ABDYA | Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus membenahi sektor kesehatan sebagai tindak lanjut penyampaian pandangan umum dan laporan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya.
Penegasan itu disampaikan Zaman Akli saat rapat paripurna DPRK Abdya dengan agenda penutupan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung DPRK Abdya, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Zaman menyampaikan, bahwa pemerintah daerah akan terus memfokuskan kebijakan pembangunan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Abdya telah menginstruksikan agar ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan di seluruh 13 puskesmas di wilayah Abdya tetap terjamin.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa terkendala kekurangan sarana maupun kebutuhan medis.
Selain memperkuat pelayanan di puskesmas, pemerintah daerah juga meminta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Peukan (TP) terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Upaya tersebut meliputi penyediaan fasilitas yang lebih memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan pelayanan yang profesional, cepat, ramah, dan humanis.
“Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dijalankan,” kata Wabup Zaman Akli.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu agenda strategis pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan yang semakin efektif, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masukan yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRK menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.
Oleh Karena itu, Pemkab Abdya berkomitmen menindaklanjuti setiap saran yang konstruktif demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, khususnya di bidang kesehatan.
Terakhir terkait dengan penyampaian salah seorang anggota DPRK bapak Sardiman tentang tindak lanjut sertifikasi sejumlah Rumah Kaum Dhuafa yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Barat Daya.
Perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini usulan ini sudah di Sahuti oleh Pemkab Abdya namun saat ini semua itu dalam proses inventarisir.
Selanjutnya akan mengajak duduk cara bersama-sama dengan bapak-bapak anggota DPRK yang terhormat semoga jawaban ini dapat memperjelas arah dan tujuan dari rancangan qanum tentang pertanggungjawaban apbk Tahun Anggaran 2025, tutupnya.
(Nazli)
