TAPTENG | Fenomena Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal kehidupan setelah lahir tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun.
Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor yang terdiri dari praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, ante natal care, post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
Stunting memberikan dampak yang spesifik terhadap aspek kesehatan yaitu gagal tumbuh (Berat Badan Lahir Rendah, Kecil, Pendek, Kurus), hambatan perkembangan (kognitif dan motorik) dan gangguan metabolik (pada saat dewasa resiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung) serta berdampak kepada aspek ekonomi yaitu menghambat faktor ekonomi dan produktivitas pasar kerja serta memperburuk kesenjangan ekonomi pada masyarakat.
BKKBN merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam konvergensi penanganan stunting nasional, melalui Intervensi gizi sensitif, yaitu Program Keluarga Berencana, Edukasi Pengasuhan Orangtua (Promosi 1000 HPK) Melalui Kelompok Bina Keluarga Balita serta.
Edukasi kesehatan reproduksi remaja putri dan keluarga remaja untuk mempersiapkan remaja putri menjadi calon Ibu melalui kelompok bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling.
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Temazaro Zega yang diwakili oleh Kasubid Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Rugun Ulina saat pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pro PN 1000 HPK yang dilaksanakan dikantor Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu, (16/12/2020).
“Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan Stunting dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung kepada sasaran sehingga dapat melihat langsung dampak dari pelaksanaan program yang kita laksanakan sebelumnya,” katanya.
Dalam rangka pelaksanaan Program Pencegahan Stunting pada Tahun 2020, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut sebelumnya telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mempersiapkan segala “sumberdayanya” untuk turut serta didalam konvergensi lintas sektoral dalam upaya penurunan stunting.
“Pada Tahun 2020, kami telah melakukan kegiatan advokasi dan koordinasi dengan Pokja Advokasi daerah terkait Pro PN 1000 HPK bersama pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Sumut yang melibatkan unsur Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PPKB, Dinas Kesehatan serta unsur TP-PKK dan Organisasi Kemasyarakat lainnya untuk mendapatkan potensi kerjasama yang dapat dilakukan dengan konkrit dilapangan,” terangya
Bahkan katanya perwakilan BKKBN Sumut telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola Pro PN bagi Dinas PPKB dan Para Penyuluh KB Se-Sumut dengan melatih para pengelola untuk dapat memberikan sosialisasi dan penggunaan media BKB Kit sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dan Kelompok Bina Keluarga Balita binaannya.
“Terakhir kami juga telah melaksanakan sosialisasi langsung ke Desa stunting sebanyak 10 Desa per Kabupaten/Kota terdampak stunting yang ditentukan berdasarkan fisibilitas, akses, jumlah penderita stunting, angka penduduk usia subur/Ibu hamil dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran kepada para pengelola di daerah untuk dapat merefresh dan melanjutkan informasinya ke desa-desa lainnya,” tutupnya.
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas P2KB Kabupaten Tapanuli Tengah, Farida Tanjung menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) sangat mendukung pelaksanaan Program Penanganan Stunting yang dilaksanakan oleh BKKBN.
“Kami memberikan peran dengan memberikan fasilitasi kepada seluruh tim pencegahan stunting BKKBN untuk melakukan kegiatan langsung di daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada para pada Penyuluh KB dalam melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan program Pro PN 1000 HPK pencegahan stunting ini kepada masyarakat,” terangnya.
Kegiatan tersebut lanjutnya dilaksakan dengan metode edukasi dan sosialisasi kepada kelompok Bina Keluarga Balita di desa baik melalui pertemuan yang digabung dengan kegiatan di Posyandu hingga langsung door-to-door kerumah masyarakat.
“Sejauh ini kami melihat kegiatan ini dapat terlaksana dengan efektif dan rutin dan kami berharap dapat memberikan dampak yang signifikan dalam keberhasilan program pencegahan stunting secara bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang juga telah memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan di daerah melalui Dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pencegahan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Sejalan, Kepala Desa Satahi Nauli, Risman Hutagalung juga menuturkan bahwa melalui data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, sebelumnya di Desa Satahi Nauli terdapat 33 anak penderita stunting dari 50 anak berusia dibawah 5 tahun (balita) atau 66% anak penderita stunting.
“Melalui program pencegahan stunting yang dibantu oleh para Penyuluh KB. Kami memberikan dukungan dengan menjalankan program tentang edukasi nutrisi, menganjurkan untuk terus memeriksaan kehamilan pada ibu hamil serta menumbuhkan kesadaran orangtua untuk lebih peduli terhadap perkembangan baik kehamilan atau tumbuh kembang anak. Untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui bentuk intervensi oleh TP-PKK, Dinas kesehatan, Dinas P2KB serta dukungan Dana Alokasi Desa dengan pemberian nutrisi tambahan sebanyak 600 bingkisan snack untuk ibu hamil dan susu untuk balita serta fasilitas dalam kegiatan sosialisasi kegiatan di Posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya,” ucapnya.
“Kami menyadari tingginya angka stunting di Desa kami sangat dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orangtua terhadap tumbuh kembang anak sehingga setelah dilakukan seluruh rangkaian kegiatan di Desa. Pada Tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian kesehatan pada Tahun 2020 terdapat pengurangan angka anak penderita stunting sebanyak 28 anak dalam 6 bulan terakhir,” tutupnya.
Monaria Hutahuruk, masyarakat anggota kelompok Bina Keluarga Balita Desa Satahi Nauli memberikan informasi bahwa Program Pencegahan Stunting 1000 HPK yang telah dilaksanakan BKKBN bersama Dinas P2KB Kabupaten Tapteng sudah cukup efektif.
“Melalui kegiatan yang kami laksanakan di kelompok BKB, kami sebagai orangtua menjadi paham apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya dengan lebih memperhatikan asupan gizi dan bagaimana tatacara berkomunikasi dengan anak hingga ia mau makan dengan baik sehingga terhindar dari stunting, bagaimana cara orangtua dalam mengasuh anak karena kami juga diajarkan tentang orogram menjadi orangtua hebat sehingga kami dapat lebih tahu dalam membesarkan anak-anak kami hingga ia berhasil nantinya,” ucapnya.
Diketahui bahwa program Pro N 1000 HPK Pencegahan Stunting telah dilaksanakan oleh BKKBN bersama Kementerian dan Lembaga Lainnya sejak Tahun 2018 hingga sekarang kepada 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Pada Tahun 2018 kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Padang Lawas, Gunung Sitoli dan Nias Utara. Tahun 2019 dikembangkan di Kabupaten Simalungun, Tahun 2020 di Kota Medan, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Mandailining Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan dan akan dilaksanakan pada 10 Kabupaten dan Kota Lainnya pada tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam menurunkan angka Stunting di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Utara. (Rel/Antonius Samosir)
