MEDAN – Pandemi Covid-19 di Kota Medan begitu meluluhlantahkan seluruh sektor.
Tak hanya mengancam kesehatan, wabah ini juga menghantam perekonomian masyarakat, selain kehidupan sosial yang terbelenggu.
Sejumlah kebijakan diambil pemerintah pusat dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Arah tujuannya, jelas agar pandemi ini segera kelar.
Miliaran rupiah uang digelontorkan. Bahkan sejumlah proyek-proyek strategis disetop, lantaran dananya dialihkan sekaitan kegiatan tanggap darurat penanganan Covid-19.
Namun belakangan, tetep saja ada pejabat yang cacat moral. Diduga menukangi dana-dana tersebut demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Seperti di Medan. Berhembus informasi dari Jalan AH Nasution, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) hendak memanggil seorang oknum pejabat di Kota Medan untuk diperiksa sekaitan dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 itu. Kabarnya, pejabat tinggi pula.
Informasi didapat orbitdigitaldaily.com, oknum pejabat itu akan diperiksa besok, Kamis (4/6/2020).
Sejumlah pertanyaan akan diberikan mengenai bagaimana dana penanganan Covid-19 itu dikelola dan digunakan.
Bahkan, kabarnya ada seorang istri pejabat itu soal pengadaan 1 juta masker namun tak transparan kemana saja dibagikan.
Menyikapi hal itu, Syafruddin Lubis SH atau yang akrab disapa Acil Lubis, Aktivis 98 menilai sangat disayangkan perihal kabar tersebut.
Pengadaan 1 Juta Masker
Ia mendukung Kejati Sumut agar benar-benar menyeret oknum pejabat tersebut agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Saya dukung Kejati Sumut agar benar-benar menegakkan hukum dan kebenaran. Kejam rasanya di tengah pandemi Covid-19 masih ada orang yang berbuat curang dan mengambil keuntungan,” ujarnya kepada orbitdigitaldaily.com, Rabu (3/6/2020).
Soal pengadaan 1 juta masker di Medan, Acil juga mendapat kabar serupa. Menurutnya hal itu juga harus menjadi perhatian.
“Itu lagi soal pengadaan 1 juta masker. Sampai saat ini saya atau mungkin kita tidak tahu yang mana itu pengadaannya. Terus siapa penerima masker itu. Ini harus diungkap, angka 1 juta itu besar nilainya,” terang Acil.
Apa yang harusnya dilakukan pemerintah, khususnya di Kota Medan harus benar-benar demi kepentingan orang banyak.
“Sangat disayangkan bahkan tak berprikemanusian ketika malah ada oknum pejabat di Kota Medan malah, kalau boleh dibilang korupsi soal penanganan Covid-19,” ujarnya.
“Harapan saya, Kejati Sumut agar benar-benar mengusut dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 di Medan,” pungkasnya. (Diva Suwanda)
