MEDAN – Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan putusan sela sekaitan gugatan yang dilayangkan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Golkar Sumut, HM Hanafiah Harahap, SH.
Dalam putusan dengan tergugat Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Dolli Kurnia Tanjung (ADK) itu, isi dari putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim berisi menerima provisi permohonan pemohon.
Kedua memerintah DPP Partai Golkar menunda pelaksanaan segala keputusan Musda X, dan ketiga memerintahkan DPP Partai Golkar tidak menerbitkan SK Pengurus hasil Musda X kemarin yang menyebut Yasyir Ridho sebagai Ketua Golkar yang terpilih Aklamasi, Senin (24/2/2020) lalu.
Pascaputusan sela hingga putusan akhir nanti, ada harapan kepada DPP Partai Golkar agar mewaspadai kader-kader Golkar Sumut yang bermasalah hukum.
Sampai di sini, DPP Golkar agaknya perlu mempeletoti siapa-siapa saja sosok yang berambisi menduduki kursi tampuk kepemimpinan Golkar di Sumut.
Setidaknya itu yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SOKSI Sumatera Utara Freddy Sembiring menyambut putusan sela tersebut.
Menurutnya, apa yang terjadi kemarin, Musda X yang digelar di Hotel JW Marriot tidak sah karena bukan dibuka oleh unsur DPP, Waketum Golkar yang menerima mandat dari Ketum Airlangga Hartarto.
Lihat Rekam Jejak
Freddy berharap, kedepan dalam transisi kepemimpinan Partai Golkar Sumut agar DPP Golkar melihat rekam jejak kandidat yang akan mencalonkan diri.
“Ya kedepan kita ingin agar Golkar Sumut ini semakin baik. Dipimpin oleh orang yang bersih rekam jejaknya. Tidak tersandung masalah, apalagi hukum,” tuturnya.
Ia menyebut, Partai Golkar sejak dulu merupakan partai yang berada di dalam pemerintahan. Selalu mendukung pemerintah dalam kerjanya.
“Sehingga sejak dulu juga Partai Golkar selalu ingin kader-kadernya bersih dari kasus hukum. Golkar itu tidak mau ada kader yang mencoreng nama partainya. Untuk itu ia mewanti-wanti agar DPP Golkar bersikap, mengambil kebijakan agar tidak meloloskan calon-calon yang diduga bakal tersandung kasus hukum apalagi korupsi,” terang Freddy.
“Kan malu kita kalau Golkar Sumut mendapati pimpinan baru, kemudian jadi tersangka oleh KPK atas kasus korupsi. Sebelum itu terjadi, sebaiknya benar-benar diperhatikan terlebih dahulu calon-calon yang hendak melaju dalam Musda Partai Golkar Sumut nantinya,” terang Freddy.
Ia mengatakan, kemungkinan saat ini ada kandidat calon yang berpotensi tersandung masalah hukum, jelang Musda Partai Golkar Sumut.
“Harapan saya, kader-kader yang seperti ini harus dihentikan lajunya. Jangan sampai mencalon, kemudian malah terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mencegah jangan sampai sudah jadi (Ketua Golkar Sumut,red) malah ketangkap KPK. Kan malu kita,” tutur Freedy.