Kabanjahe-ORBIT: Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan danbukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Dasar ini masyarakat Kabupaten Karo dari tahun 2014-2017 terjadi peningkatan penduduk miskin 9,20 % – 9,97 %, namun 2018 yang lalu penurunan jumlah penduduk miskin dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo 2018 sebanyak 35.360 orang (8,67%), atau turun sebanyak 4.660 orang (1,30%) dibandingkan jumlah penduduk miskin 2017 yang berjumlah 40.020 orang (9,97 %) pada Maret 2018.
Hal itu dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Yustinus Sembiring saat menyerahkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Jumat (29/3) siang di ruang Kerja Bupati Karo Jalan Jamin Ginting Kabanjahe.
Jika dilihat dari hasil Susenas, garis kemiskinan Kabupaten Karo secara total sebesar Rp 437.702,- per kapita per bulan, sedangkan pada Maret 2017 garis kemiskinan Kabupaten Karo secara total sebesar Rp. 423.663,-per kapita per bulan.
“Secara indeks, kita apresiasi kemajuan yang kita raih selama ini melalui program kita kerja selama 2018 ini yang dilakukan OPD terkait dalam membangun Karo, bahwa angka kemiskinan dapat kita tekan, walaupun selama ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” ujarnya.
Ke depan dirinya meminta semua OPD agar lebih bergiat lagi melakukan terobosan- terobosan dan dapat menyerap anggaran agar program yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dirasakan masyarakat karo, sehingga 2019 ini upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran lebih baik lagi.
Caranya melalui dinas DPMD agar mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa jika ingin ada penurunan lagi apa salahnya kita pakai strategi BPS Karo, yaitu memanfaatkan dana-dana desa secara fisik pembangunannya, namun orang sebagai pekerja utamakan masyarakat setempat.
“Dalam arti kata untuk menjaga perputaran ekonomi uang tidak keluar desa apalagi ke luar Tanah Karo, ini sangat berpengaruh,” sarannya.
Sementara Kepala BPS Karo Yustinus Sembiring mengatakan, sesuai data yang didapat melalui survei sosial ekonomi Nasional (Susenas) pihaknya mengapresiasi kinerja bupati Karo Terkelin Brahmana SH, sebab mampu mengangkat perekonomian yang terpuruk sejak mulai 2014-2017 dengan cara menekan angka kemiskinan.
“Ini adalah suatu jejak yang patut kita puji, bukan mengada ada, sesuai fakta dan data, mungkin selama ini orang menilai tidak secara global, sedangkan kita melakukan survei secara global dan hasilnya memuaskan 2018 ini, kita bangkit dari angka kemiskinan,” jelas dia.
Dari 2017 angka kemiskinan Kabupaten Karo 9,97 % dan ditahun 2018 terjadi penurunan menjadi 8,67 % secara grafik, sudah mulai membaik.
Jadi dari Sisi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo kami menilai kepemimpinan Bupati Karo mendapat predikat berhasil dalam memimpin Tanah Karo, keberhasilan ini sesuai data indeks mengukur kemiskinan, melalui BPS menggunakan konsep kemampuan seeorang untu kmemenuhi kebutuhan dasar (basic eeds approach).
“Selain itu kita menggunakan Metode menghitung Garis Kemiskinan (GK), dengan dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan,” ungakap Yustinus
“Artinya Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan padi padian, umbi umbian, ikan sayuran, daging, telur dll dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” pungkasnya. Od-Dam
