DELI SERDANG | Ribuan warga yang tergabung dalam organisasi Islam Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (26/5/2025), mengepung Kantor Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam.
Aksi ini digerakkan oleh kemarahan kolektif atas konflik lahan sekolah di Patumbukan dan pernyataan kontroversial Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyulut emosi massa.
Dalam aksinya, massa menuntut dua hal: pengembalian lahan milik Al Washliyah yang dinyatakan sah melalui tiga putusan pengadilan, serta permintaan maaf terbuka dari Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dan Direktur RSU dr. Amri Tambunan, dr. Anif Fahri, yang dianggap telah mencederai martabat organisasi.
Pernyataan Wakil Bupati Picu Amarah
Ketegangan memuncak saat Wakil Bupati sempat mendatangi kerumunan massa, namun ditolak mentah-mentah.
Massa yang menuntut kehadiran langsung Bupati Asri Ludin Tambunan menilai kehadiran Lom Lom justru memperkeruh suasana.
Hal ini diperparah dengan pernyataan Wakil Bupati yang menyebut bahwa “Deli Serdang adalah Kabupaten Nahdliyin.”
Ucapan itu dianggap sebagai bentuk pengingkaran sejarah dan pelecehan terhadap eksistensi Al Washliyah, yang telah hadir di Sumatera Timur jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.
“Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, Al Washliyah sudah lebih dulu hadir di tanah ini. Pernyataan Lom Lom Suwondo adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah dan identitas kami,” tegas Banu Wira Baskara, perwakilan aksi, saat diwawancarai.
Akibat pernyataan tersebut, Wakil Bupati diusir dari lokasi aksi. Ribuan massa serempak meneriakkan penolakan dan menuntutnya untuk mundur dari jabatan jika tidak mampu menjaga netralitas pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan Islam.
Desakan Permintaan Maaf dan Ancaman Laporan Hukum
Selain kepada Wakil Bupati, massa juga melayangkan tuntutan kepada Direktur RSU dr. Anif Fahri, yang dianggap mengeluarkan pernyataan arogan dan tidak menghormati eksistensi Al Washliyah dalam pertemuan sebelumnya.
Kedua pejabat itu diminta menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada organisasi.
“Ini bukan sekadar konflik aset, ini soal martabat dan harga diri umat. Kami akan segera melaporkan mereka ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik,” tegas Banu, yang juga merupakan salah satu koordinator aksi.
Sengketa Lahan: Tiga Putusan Inkrah Diabaikan?
Aksi ini juga dipicu oleh surat resmi dari Bupati Deli Serdang yang memerintahkan agar bangunan MTs dan SMA Al Washliyah Patumbukan dikosongkan dalam dua pekan ke depan. Pemerintah berdalih, lahan tersebut merupakan aset milik Pemkab.
Namun warga Al Washliyah menolak dalih tersebut dengan mengacu pada tiga putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, yang menyatakan tanah tersebut sah milik Al Washliyah dan semua jual beli atau pengalihan yang dilakukan tidak sah menurut hukum.
Pernyataan Soal “Penggabungan Sekolah” Memanaskan Situasi
Kemarahan warga kian memuncak setelah dalam kunjungannya ke SMPN 2 Patumbukan, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyarankan agar siswa dari sekolah negeri dan Al Washliyah digabung dalam satu bangunan.
Pernyataan itu langsung ditolak keras. “Tidak mungkin digabung. Kami punya aturan, sistem pendidikan, dan identitas organisasi. Kalau pemerintah mau bongkar bangunan itu, silakan. Tapi kami tidak akan tinggal diam,” ujar Banu lantang.
Ancaman Aksi Lanjutan
Aksi yang berlangsung damai dan terkendali itu ditutup dengan ultimatum. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian yang adil dan bermartabat, massa Al Washliyah mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.
“Kami ini bukan kelompok yang bisa dipermainkan. Kami akan lawan secara hukum, sosial, dan moral. Jika Pemkab Deli Serdang masih bersikap sewenang-wenang, jangan salahkan jika ribuan kader dari seluruh penjuru Sumatera Utara akan kembali memenuhi jalanan,” pungkas Banu. (Rio)
