MEDAN | Komisi D DPRD Sumatera Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait laporan masyarakat yang lingkungan nya diduga menjadi korban akibat pembangunan perumahan di wilayah Percut Sei Tuan.
Rapat yang digelar di ruang rapat banggar Gedung DPRD Sumut, Selasa (12/5/26), turut dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani dan anggota Komisi D yaitu Abdul Rahim Siregar, Benny Sihotang, dan Luhut Simanjuntak serta pihak pengembang Citraland, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Jalan, serta Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Sumut.
Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, secara tegas menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam pembahasan persoalan yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.
RDP tersebut juga dihadiri warga yang mengaku menjadi korban banjir setelah adanya pembangunan kawasan perumahan. Menurut warga, sebelum pembangunan dilakukan, wilayah mereka tidak pernah mengalami banjir separah saat ini.
“Yang membuat kita kecewa, ini wilayah Deliserdang, tetapi pemerintah daerahnya justru tidak hadir. Padahal masyarakat datang mengadu karena rumah mereka sudah berulang kali terendam banjir,” tegas Timbul Jaya saat memimpin rapat.
Dalam rapat itu, Komisi D memastikan tidak ingin persoalan berhenti sebatas diskusi di ruang rapat. DPRD Sumut bahkan langsung menjadwalkan peninjauan lapangan guna melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi konkret bagi warga.
“Kita tidak mau hanya melihat gambar atau paparan slide. Kita sepakat turun langsung ke lokasi supaya persoalan ini jelas dan ada tindak lanjut nyata,” ujar Timbul.
Ia menegaskan, DPRD Sumut tidak akan tinggal diam ketika masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan pembangunan dan buruknya sistem drainase kawasan.
“Kami hadir untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak peduli terhadap penderitaan mereka,” katanya.
Komisi D DPRD Sumut menilai persoalan banjir tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, DPRD meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengembang, bertanggung jawab serta tidak saling lempar kewenangan.
Timbul juga menegaskan pihaknya siap mengambil langkah lebih keras jika ada pihak yang tidak kooperatif dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Kita tidak mencari-cari kesalahan, tetapi mencari solusi. Namun kalau ada yang mengabaikan kepentingan rakyat, tentu akan kita panggil dan kita minta pertanggungjawaban,” tegasnya. (OM-10)
