MEDAN | Aliansi Tatanan Mahasiswa Sumatera Utara (ATM-Sumut) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Padang Lawas.
Desakan itu disampaikan Ketua ATM-Sumut, Zulpahmi Siregar, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Senin (11/5/2025) siang.
Dalam orasinya, massa menilai sejumlah program yang diduga sarat penyimpangan, seperti program peningkatan metode kontrasepsi, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana, program dapur sehat, hingga pemberdayaan keluarga sejahtera.
“ Kejati Sumut harus turun melakukan penyelidikan agar penggunaan APBD tidak menjadi bancakan korupsi oknum Plt Kepala DPPKBP3A Padang Lawas, ” tegas Zulpahmi.
ATM-Sumut juga menyoroti ketidaksesuaian anggaran honor kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tahun anggaran 2025 yang nilainya mencapai Rp2,29 miliar.
”Kuat dugaan adanya manipulasi data yang tidak sesuai fakta lapangan, ” tegas Zulpahmi.
Menurutnya, hasil investigasi lapangan mereka menduga Plt Kepala DPPKBP3A Padang Lawas belum merealisasikan program peningkatan metode kontrasepsi
”Kami nilai anggaran belanja kontrasepsi yang mencapai sekitar Rp 400 juta tidak direalisasikan dan jika pun disalurkan ke masyarakat yang mana? “tegasnya.
Selain meminta audit menyeluruh, massa aksi mendesak Kejati Sumut segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat mulai proses perencanaan hingga realisasi kegiatan.
Menurut mereka, dugaan penyimpangan anggaran pada sektor pelayanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak masyarakat serta penggunaan uang negara.
Sementara itu, Jaksa Bidang Intelijen Kejati Sumut, Randi Tambunan langsung merespon orasi Aliansi Tatanan Mahasiswa Sumatera Utara (ATM-Sumut) dan meminta segera melengkapi data temuan lapangan.
”Silahkan buat laporan resmi ke PTSP Kejati Sumut untuk ditindaklanjuti, dan kami tidak akan tebangpilih terhadap perkara kejahatan luar biasa. Tentunya tim bekerja profesional untuk mengungkap pihak pihak yang terlibat “kata Randi menanggapi orasi ATM-Sumut.
Meski demikian, tim Orbitdigitaldaily.com masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap Plt Kepala DPPKBP3A Kabupaten Padang Lawas, M. Yusuf sebagai upaya perimbangan berita.
Diketahui dari berbagai sumber, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan melantik M. Yusuf sebagai Plt Kepala DPPKBP3A pada Juli 2025 lalu guna memastikan keberlanjutan program KB yang tertuang dalam perencanaan strategis daerah 2025-2029. (OM-09).
Belanja Kontrasepsi Pemkab Palas Rp400 Juta Jadi Sorotan pada Aksi Demo di Kejati Sumut
