LANGKAT | Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan berpartisipasi dalam pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat di rumah dinas Wakil Bupati Langkat, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan menghimpun data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Dalam pendataan tersebut, Tiorita turut didampingi Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni. Sementara tim sensus dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, M. Ervin Sugiar.
Tiorita menyerahkan data yang dibutuhkan petugas sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
Menurut Tiorita, data yang dihasilkan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan data ekonomi yang berkualitas. Dengan data yang akurat, pembangunan daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Tiorita.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang valid dan akurat.
Sementara itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan dilakukan melalui pengisian kuesioner dan kunjungan lapangan oleh petugas BPS.
Melalui kegiatan tersebut BPS menargetkan tersedianya peta ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. (OD-20)
