JAKARTA| Pemerintah membuka keterlibatan beragam pihak dalam rangka mengevaluasi program-program bantuan sosial (bansos). Apalagi, selama ini Pemerintah belum memiliki mitra strategis yang bisa memberi masukan melalui kajian atau pun temuan di lapangan.
“Maka Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi dan mendukung pihak-pihak yang ingin menjadi mitra strategis untuk pengawalan program bansos,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar audiensi dengan Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU di gedung Bina Graha Jakarta, seperti dilansir www.ksp.go.id, Selasa (9/2/2021)
Pernyataan Moeldoko tersebut merespon adanya temuan 95 kasus terkait kesalahan administrasi, tindakan diskriminasi, permasalahan data, dan transparansi data penyaluran bansos dari Lakpesdam di satu kota dan tiga kabupaten. Menurut Moeldoko, temuan-temuan itu penting untuk jadi masukan dalam menjalankan fungsi KSP yakni monitoring dan evaluasi.
