MEDAN| Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Simalungun di APBD Sumut TA 2022, karena hampir seluruh ruas jalan itu sudah “kupak-kapik” alias hancur lebur, sehingga menimbulkan reaksi protes dari masyarakat.
Hal itu diungkapkan Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (27/8) di DPRD Sumut menanggapi aksi unjuk rasa Aliansi Simalungun Bersatu (ASB) di Panei Tongah dan ke PTPN IV Unit Marjandi, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/8/2021) yang memprotes langkah Pemprov Sumut dan DPRD Sumut yang kurang peduli terhadap kerusakan jalan provinsi di Simalungun.
Menurut Baskami, berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, jalan provinsi yang mengalami rusak parah saat ini, yakni Jalan Perdagangan – Pematangsiantar, Jalan lintas Pematangsiantar- Saribudolok, jalan lintas Simpang Raya ke Tiga Ras, Jalan lintas Raya – Raya Kahean dan sejumlah ruas jalan lainnya.
“Memang pada tahun 2020, Dinas BMBK Sumut ada mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi di APBD Sumut ke Kabupaten Simalungun, tapi nilainya sangat sedikit, mengigat hampir seluruh mata anggaran direfocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga ruas jalan provinsi di daerah itu banyak yang hancur,” tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini.
