Julhamdi Lubis
Medan | Aktivis Pemuda Mandiling Natal Julhamdi Lubis mengatakan, isu pemekaran Kabupaten Pesisir Pantai Barat Mandailing Natal (Madina) perlu diseriusi, sebab sejak 2016 wacana pemekaran kabupaten tersebut menjadi dua bagian yang salah satunya Mandailing Pesisir (Pantai Barat)
Dia mengatakan, sebagai putra daerah dia melihat kondisi pendapatan masyarakat daerah Pesisir Natal baik petani, perkebunan dan nelayan masih kesulitan untuk memasarkan hasil usaha mereka, diakibatkan karena pembangunan yang belum merata dan memdai.
“Masih banyak desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal terisolir, belum masuk penerangan listrik, jalanan tanah liat dan bebatuan yang membuat masyarakat terkendala untuk keluar masuk desa, apa lagi di musim penghujan jalanan akan menjadi licin sehingga sulit dilalui masyarakat.
Keluhan masyarakat ini memang sudah sering terdengar, salah satu contohnya ada beberapa desa paling ujung di daerah pantai barat yang minim tersentuh pembangunan, mulai berdirinya desa tersebut hingga saat ini, ucap mahasiswa Jurusan Ekonomi di UINSU ini
Sehingga masyarakat yang ingin memasarkan hasil panen perkebunannya terhambat karena kondisi jalan yang belum memadai. Jadi apabila hal ini dibiarkan terus-terusan perekonomian masyarakat di daerah terpencil tersebut akan sangat lamban.
“Padahal infrastruktur jalan merupakan salah satu alat penghubung dari suatu daerah ke daerah lainnya agar memudahkan hubungan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian,” ujarnya.
Mendesak Dimekarkan
Pemerintah daerah harusnya melihat ini dengan jeli pasalnya masih banyak desa-desa di daerah kecamatan kawasan pesisir Natal mulai dari Kecamatan Linggabayu dan Kecamatan Muara Batanggadis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mayoritas masyarakat daerah pesisir natal bermata pencaharian petani dan nelayan itu sangat membutuhkan infrastruktur jalan juga sarana kesehatan serta sarana pendidikan, guna mendoronng sumber daya alam dan manusia yang memadai, demi mewujudkan masyarakat yang merdeka dan sejahtera di perekonomian dan infrastruktur,
Berdasarkan kondisi terebut menurut Julhamdi Lubis, perlu jika Kabupaten Mandailing Natal segera dimekarkan sebab jika dimekarkan penggunaan anggaran daerah akan berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan penddikan yang merata bagi masyarakat
Sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dapat merasakan keadilan dan pembangunan yang merata.
Di momentum HUT RI ke 77 Tahun ini, merupakan momen yang sangat tepat untuk membahas pemekaran Kabupaten Mandailing Natal.
“Saya berharap agar pemangku wewenang mambahas kembali pemekaran Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan tema HUT RI Ke 77 Tahun “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, demi mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat daerah pantai barat,” ucapnya.
Ilham Siregar
