JAKARTA | Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah penerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dalam kebijakan penyesuaian anggaran 2026 bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, menegaskan besaran pengembalian dana tersebut disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diterapkan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah.
Menurut Tito, Sumatera Utara sebelumnya mengalami pemotongan anggaran paling besar dibanding provinsi lain terdampak bencana, yakni mencapai Rp6 triliun. Sementara Provinsi Aceh mengalami pemotongan Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” ujar Tito usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat kepala daerah terdampak bencana itu turut dihadiri Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobby Nasution bersama sejumlah pejabat kementerian dan pimpinan lembaga negara.
Di tengah pengembalian TKD terbesar tersebut, Sumatera Utara juga mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat karena dinilai paling aktif membantu daerah terdampak bencana melalui skema hibah antardaerah.
Tito mengungkapkan, Pemprov Sumut telah menyalurkan dana hibah mencapai Rp260 miliar kepada sejumlah pemerintah daerah yang terdampak banjir dan longsor namun memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.
Nilai itu menjadi yang terbesar dibanding daerah lain. Sebagai perbandingan, Sumatera Barat tercatat menyalurkan hibah sebesar Rp24 miliar.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar kepada pemda yang daerahnya sangat terdampak. Masih ada 11 kabupaten yang perlu perhatian khusus,” kata Tito.
Selain membahas pengembalian TKD, rapat tersebut juga menyoroti percepatan rehabilitasi fasilitas publik pascabencana, khususnya sektor pendidikan.
Pemerintah pusat memastikan sebanyak 3.084 sekolah yang rusak akibat banjir dan longsor segera direhabilitasi. Jumlah itu merupakan bagian dari total 4.992 sekolah terdampak bencana di berbagai daerah.
“Sebanyak 3.084 sekolah sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan dilanjutkan pada tahap berikutnya,” ujar Tito.
Sementara terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mulai membangun rumah permanen bagi warga yang memiliki lahan pribadi.
Namun untuk pembangunan huntap komunal, sejumlah daerah masih menghadapi kendala penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana lanjutan.
“Kalau huntap di tanah milik sendiri sudah mulai dikerjakan BNPB. Yang komunal masih ada proses karena lahannya harus berada jauh dari kawasan rawan bencana. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup juga ikut menyiapkan lahannya,” jelasnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama jajaran kementerian terkait lainnya. (OM-09)
Tito Karnavian Ungkap Alasan Sumut Terima Pengembalian TKD Capai Rp 6 Triliun
