Gugatan Mantan Ketua DPRA Ditolak MA, Eksekusi Cambuk Tetap di Lapas

Hukuman cambuk di Aceh/Ist

Harapan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tgk Muharuddin untuk memindahkan kembali eksekusi cambuk ke ranah publik kandas di meja hakim Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana diketahui, gugatan yang dilayangkan ke MA tersebut dilayangkan Tgk Mahruddin sebagai bentuk keberatan atas Pergub Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf yang memutuskan eksekusi cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu diputuskan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam putusnnya nomor 39 P/HUM/2018 Kamis 27 September 2018 lalu.

“Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari pemohon Tgk H Muharuddin, S,Sos, tidak diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Dr H Supandi, SH, MHum dalam putusannya melalui website resmi MA, Senin (4/1).

Dalam putusannya, Aceh, menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka upaya yang dapat dilakukan oleh DPR Aceh sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 dan kaidah hukum beberapa putusan hak uji materiil tentang syarat kedudukan hukum (legal standing) serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dialami pemohon.

“Menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak diterima.

Selain ditolaknya permohonan uji materil, MA juga menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta, seperti dilansir AJNN.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018, tentang pelaksanaan hukum acara Jinayat, atau eksekusi cambuk akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum mengakui peraturan tersebut karena dianggap tidak merujuk pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. Karena alasan itu, legislatif bersepakat untuk menggugat pergub tersebut ke Mahkamah Agung untuk segera dicabut.

Kesepakatan untuk menggugat pergub itu berdasarkan keputusan rapat paripurna khusus DPRA, pada Jumat 20 April 2018 lalu.