Namun dari sisi pemerintahan, jelas dia, sebagai penghasil CPO dan perkebunan terbesar kedua setelah Kalimantan, Provinsi Sumut tidak mendapatkan feedback (masukan) dari hasil perkebunan sawit. Padahal, katanya, angkutan sawit juga memakai badan jalan, dan badan jalan banyak yang rusak karena dilintasi oleh truk pengangkut sawit.
“Kita sudah bolak balik berjuang untuk itu, tapi belum juga terealisasi. Namun kita lihat Jawa Timur yang penghasil sembako, tapi mereka bisa mendapatkan hasil (feedback),” jelas Ijeck.
Karenanya, Ijeck berharap, program PSR ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai, PSR ini hanya menjadi program publikasi semata saja. “Karena kita mau program benar-benar berjalan, bukan hanya penyerapan anggaran saja,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BBPPTP Medan sekaligus Korwil untuk PSR Wilayah I Agus Hartono memaparkan, PSR tersebut terdiri tiga program, yakni replanting sawit yang berusia sudah di atas 25 tahun, kedua sawit yang produksinya kurang dari 10 ton pertahun dan yang memakai benih palsu.
Khusus untuk replanting itu sendiri, terang Agus, perhektarenya akan dibiayai sebesar Rp30 juta dengan maksimum per KK adalah sebanyak empat hektare. Selain itu, juga termasuk program pembersihan lahan, tumbang chiping sampai tertanam kembali.
“Program replanting ini sudah dimulai pada 2017 sampai sekarang. Target kami pertahun 180.000 hektare (Ha) dan di Sumut 20.500 ha pertahun di 15 kabupaten,” terangnya.
Namun dari 20.500 ha itu yang sudah keluar rekomendasi teknisnya baru sebesar 1.700 hektare. Karenanya dia mengaku memohon dukungan dari Wagub Sumut karena jumlah itu masih sangat jauh, sedangkan capaian minimalnya 75 persen.
Agus melanjutkan, selain program PSR pihaknya juga memiliki program sarana dan prasarana (sarpras) berupa program kepada petani yang tidak mendapatkan PSR karena produksinya masih bagus. “Program itu berupa bantuan pupuk dan pestisida bahkan ada program peningkatan jalan, jalan rusak, agar akses bisa keluar masuk lebih mudah,” sebutnya.
