Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis selaku pejabat tertinggi di Aceh Singkil juga sudah melarang dengan tegas dilaksanakannya kegiatan tersebut karena belum masuk dalam anggaran, namun larangan tersebut tetap diabaikan.
Sebab katanya kegiatan yang belum dianggarkan berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan dan akan menjadi temuan.
“Bimtek maupun studi banding yang belum dianggarkan jangan dilaksanakan karena dikawatirkan akan membingungkan desa sendiri dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ),” Kata Marthunis saat pertemuan dengan ratusan Kepala Desa se Aceh Singkil di Oproom Kantor Bupati, Senin kemarin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Aceh Singkil melalui Kabid Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Afrudin Hendra, dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/9/2022) berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui jika kegiatan Bimtek di Medan itu telah dilaksanakan.
“Kalau saya memang tidak tau dan tidak ada dikabarkan. Tapi tau-tau udah ada masuk foto-foto Keuchik sudah di Medan. Kalau kami dari DPMK tidak ada berangkat termasuk Kadis juga tidak ada berangkat,” ucap Afrudin.
Sebab katanya baik desa maupun Kadis tidak ada kasih tau mengenai Bimtek itu.
“Wallahualam, baik judulnya apa, biayanya berapa, desa mana yang berangkat, saya tidak tau, karena gak pernah ada bicara masalah itu, tambah Afrudin
Terpisah, Inspektur Inspektorat H M Hilal yang dimintai tanggapannya terkait kegiatan Bimtek tersebut mengatakan, mengenai kegiatan yang belum tertampung dalam APBKam bisa berisiko tinggi.
Sebab jika ada perubahan pada APBKam dan BPKam nya tidak setuju kan bisa jadi masalah.
“Harusnya semua kegiatan itu tertampung dulu dalam anggaran baru dilaksanakan,” ucap Hilal.
Menanggapi keberangkatan Bimtek tersebut, salah satu Ketua BPKam di Aceh Singkil Uyung mengatakan, meski belum ada penarikan namun keberangkatan tetap dipaksakan, para Keuchik berangkat dengan cara biaya ngutang sana-sini, katanya.
Reporter : Helmi
