Kombinasi analisa kejadian gempa sebelumnya dan survei termutahir, itulah yang menjadi kesimpulan tim ahli. Rekomendasi yang disampaikan sangat mempertimbangkan kemampuan bangunan menerima efek dari potensi gempa itu sendiri.
“Itu yang harus kita analisis, bagaimana membuat suatu bangunan yang tidak runtuh oleh gempa. Sehingga baik dari struktur, beton, jenis tipenya itu semua harus terukur,” kata Didiek, yang juga anggota Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (PuSGeN).
Wilayah yang berada di dekat sesar bumi aktif tetap bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun diperlukan penguatan bangunan dengan perlakuan teknik sipil sebagai mitigasi terjadinya aktivitas geologi.
Sesuai standar
Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko menyatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia ada patahan (sesar) bumi aktif, kecuali di Kalimantan. Ini berarti pembangunan infrastruktur harus mendapat perlakuan khusus untuk meminimalisasi risiko jika terjadi aktivitas geologi seperti gempa.
“Ada pekerjaan enginering yang lebih. Misalnya penguatan bangunan secara teknis sipil,” katanya.
Menurut Sukmandaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis beberapa Standard Nasional Indonesia (SNI) dan kode bangunan yang harus diikuti sehingga memiliki ketahanan gempa sampai skala tertentu.
“Memang ini akan berdampak pada biaya yang lebih tinggi, tapi mesti kita ikuti,” katanya.
Dia memberi contoh pada pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo yang kini sedang dibangun pemerintah. Bandara tersebut dekat dengan patahan yang berada di Laut Selatan Jawa sehingga berpotensi menghadapi gempa dan tsunami. Pembangunan tetap bisa dilaksanakan sepanjang menyiapkan mitigasi risiko jika gempa dan tsunami terjadi.
“Jadi bangunannya harus ramah tsunami. Misalnya, orientasi bangunannya akan mengalirkan gelombang sehingga tetap aman,” katanya.
Dia menyatakan, bangsa Indonesia bisa belajar dari Jepang yang sudah sangat memperhitungkan potensi bencana geologis dalam kebijakannya. Berbekal perhitungan tersebut, Jepang tetap bisa membangun berbagai infrastruktur.
