Batubara-ORBIT: Guna mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Bupati Batubara Zahir memerintahkan sekretaris daerah (Sekda) untuk segera membentuk tim satuan tugas (Satgas).
“Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada pak Sekda segera bentuk tim satgas kejar WTP,” pintanya di hadapan pegawai dan OPD saat memimpin apel pagi di halaman kantor bupati, Jln.Perintis Kemerdekaan di Lima Puluh, Senin (14/1/2019)
Lebih lanjut Zahir mengatakan, hal ini didapat setelah dirinya melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara yang dihadiri Sekda dan pimpinan OPD bahwa LKPD Kabupaten Batubara selama 3 tahun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Diterangkannya, menurut Kepala BPK, hal ini terjadi karena Bappeda, Inspektorat, keuangan, aset dan sejumlah pimpinan OPD tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, aset yang harus diserahkan tidak diserahkan seperti Dinas PU dengan PDAM dan laporan selalu terlambat terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Batubara.
Selain itu, Untuk menghadapi kondisi ini Zahir memerintahkan Sekda agar seluruh Kasubbag Perencanaan dan keuangan segera disiapkan untuk mengikuti pelatihan tentang sistem perencanaan dan sistem laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Pelatihan ini sudah bisa dilaksanakan di minggu ke empat dengan melibatkan Bappeda dan keuangan Provinsi Sumut, BPK atau BPKP dan Kemenpan serta pihak USU yang sudah kita ajak untuk bekerja sama,” kata Zahir.
Selain berupaya memperbaiki LKPD, Zahir juga berusaha memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang saat ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernilai.
Mengapa ini terjadi, kata Zahir, menurut Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Mempan RB, Yusuf Atek karena tidak faham dalam perencanaan, Inspektorat lemah dalam pengawasan, pimpinan OPD tidak jelas memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan.
Ia juga menjelaskan, memasuki hari ke-18 memimpin Pemerintahan Kabupaten Batubara, masih ada pimpinan OPD yang belum bekerja secara optimal, bahkan tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan.
Dalam kesempatan itu juga Zahir memberi apresiasi kepada Camat Airputih dan Camat Laut Tador yang telah mampu bekerja melaksanakan perintah harian bupati. Yakni mampu berkolaborasi dengan TNI, Polri, ASN dan masyarakat.
Koordinator Divisi Hukum dan HAM Gemkara Ahmad Yani SH usai acara apel pagi mengatakan, pejabat yang berprestasi sudah layak untuk mendapatkan apresiasi. “Kalau memang tidak bisa bekerja langsung dievaluasi saja, kalau perlu diganti,” kata Yani. Od-Sai
