Perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) artinya laporan keuangan (LK) disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas(LAK) sesuai prinsip akuntansi berlaku umum.
Dan, WTP bukan merupakan kepentingan provinsi saja, melainkan seluruh kabupaten/kota di Sumut. Sebab jika satu daerah saja tidak sesuai maka provinsi menjadi cacat. Tentunya menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi semua pihak guna mewujudkan rakyat sejahtera.
Kepala Kanwil DJPb Sumut Kementerian Keuangan RI Heru Pudyo Nugoroho mengatakan rapat koordinasi kali ini mengangkat tema ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Tentu, pihaknya mengharapkan menjadi ajang membuka wawasan serta pemahaman secara komprehensif tentang akuntabilitas keuangan.
“Ruang lingkupnya adalah keuangan negara. Jadi, wujudnya satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD. Penguatan akuntabilitas ini perlu ditingkatkan secara berkesinambungan agar pengelolaan keuangan negara berkontribusi secara nyata demi pembangunan” kata Heru Pudyo Nugoroho.
Reporter: Toni Hutagalung
