WTP
Menurutnya, hasil audit BPK RI untuk mengetahui kewajaran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. LHP membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah, dalam membiayai pengeluaran yang dialokasikan di APBD.
Kemudian, prinsipnya LHP merupakan media evaluasi kegiatan SKPD. Mulai perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Meski ada temuan BPK, Pemprovsu justeru kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 berturut – turut mendapat WTP.
Hal itu terungkap, Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumut agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol – Medan.
Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Utara menjelaskan rekomendasi temuan LHP secara patut dilaksanakan instansi agar tidak kendala dikemudian hari.
“Setiap semester ada dievaluasi dan dimonitoring. Jadi selama belum ditindaklanjuti maka akan tercatat sebagai temuan, terkait pengembalian bisa dilihat bukti setor dari Kas Daerah. Kita berharap Sekwan DPRD Sumut dapat memahami aturan”ujar Setiawan staf Humas BPK Sumut di ruang kerjanya.
Sementara, Plt Sekretaris DPRD Sumut Afifi Lubis hingga kini belum berhasil dikonfirmasi diruangan Sekwan. Sama halnya dengan Kabag Keuangan Sekwan.
“Maaf ya, bukan dibagianku tetapi dibagian keuangan. Jadi saya tidak tahu” jawab Sakti Muda Lubis lewat pesan Whatsap, Selasa(29/3/2022).
Sebelumnya, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan Sekretariat DPRD Sumut seharusnya memahami mekanisme pelaporan keuangan dana reses dari masing masing anggota DPRD.
“Sangat disayangkan jika sekretariat DPRD Sumut lalai soal tertib administrasi keuangan pelaporan dana reses sehingga menjadi temuan BPK RI. Ini bakal menambah daftar panjang persoalan hukum “kata Ellfenda kepada orbitdigitaldaily.com, Rabu(23/3/2022) malam.
