Penulis : Ari Armawan (Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi UMSU)
Media sosial pada awalnya dipandang sebagai ruang komunikasi yang terbuka, demokratis, dan setara. Siapa pun dapat menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman, mengkritik kebijakan, maupun berpartisipasi dalam perdebatan publik. Namun dalam perkembangannya, media sosial tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi. Media sosial telah berubah menjadi arena konflik simbolik, yaitu ruang tempat berbagai kelompok memperebutkan makna, pengaruh, kebenaran, citra, dan kekuasaan.
Pertarungan dimedia sosial tidak selalu berlangsung dalam bentuk kekerasan fisik. Konflik lebih sering terjadi melalui penggunaan kata-kata, gambar, video, tagar, meme, simbol agama, identitas budaya, serta berbagai narasi yang sengaja dibangun untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat. Dengan kata lain, siapa yang mampu menguasai narasi dimedia sosial sering kali memiliki peluang lebih besar untuk menguasai opini publik.
Memahami Konflik Simbolik
Konflik simbolik merupakan pertarungan untuk menentukan makna yang dianggap benar, wajar, penting, dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konflik ini, simbol menjadi alat utama. Simbol tersebut dapat berupa bahasa, slogan, istilah, foto, warna, pakaian, tagar, maupun identitas tertentu.
Sebagai contoh, satu kebijakan pemerintah dapat diberi makna yang berbeda oleh kelompok yang berbeda. Kelompok pendukung mungkin menyebut kebijakan tersebut sebagai “reformasi”, “terobosan”, atau “keberpihakan kepada rakyat”. Sebaliknya, kelompok yang menolak dapat menyebutnya sebagai “kegagalan”, “ketidakadilan”, atau “ancaman terhadap demokrasi”.
Kebijakan yang dibicarakan mungkin sama, tetapi makna yang dilekatkan kepadanya berbeda. Perbedaan makna inilah yang kemudian diperebutkan dimedia sosial.
Dalam pandangan Pierre Bourdieu, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekuatan ekonomi atau politik, tetapi juga melalui kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik merupakan kemampuan untuk menentukan cara masyarakat melihat dan memahami kenyataan. Pihak yang memiliki pengaruh besar dapat membuat suatu pandangan dianggap sebagai kebenaran, meskipun pandangan tersebut sebenarnya hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu.
Dimedia sosial, kekuasaan simbolik terlihat dari kemampuan seseorang atau kelompok dalam menciptakan istilah, membangun citra, menentukan topik pembicaraan, serta memengaruhi penilaian masyarakat terhadap suatu peristiwa.
Media Sosial Tidak Sepenuhnya Netral
Media sosial sering dianggap sebagai ruang yang netral karena setiap orang dapat membuat akun dan menyampaikan pendapat. Namun, kenyataannya tidak semua pengguna memiliki kekuatan yang sama.
Akun pejabat, tokoh politik, selebritas, influencer, perusahaan besar, dan media massa memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan pengguna biasa. Mereka mempunyai lebih banyak pengikut, sumber daya, jaringan, dan kemampuan produksi konten. Akibatnya, pendapat mereka lebih mudah menjadi perhatian publik.
Selain itu, terdapat pula kekuatan algoritma. Algoritma media sosial menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna. Konten yang memperoleh banyak komentar, suka, dan dibagikan biasanya akan disebarkan lebih luas. Masalahnya, konten yang memancing emosi, kemarahan, ketakutan, atau perdebatan sering kali mendapatkan perhatian lebih besar daripada informasi yang tenang dan mendalam.
Karena itu, konflik di media sosial tidak hanya terjadi antara pengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem digital yang mengatur arus informasi.
Algoritma memang tidak memiliki ideologi seperti manusia. Namun, cara kerja algoritma dapat memberikan keuntungan kepada narasi tertentu. Konten yang provokatif berpotensi lebih cepat viral, sedangkan penjelasan yang panjang dan berimbang justru kurang mendapatkan perhatian.
Pertarungan Ideologi di Balik Konten
Setiap konten tidak lahir dalam ruang kosong. Dibalik unggahan, komentar, video, dan tagar, terdapat nilai, kepentingan, serta pandangan tertentu tentang masyarakat.
Ideologi dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan dan nilai yang digunakan seseorang atau kelompok dalam melihat kenyataan. Ideologi memengaruhi cara seseorang memahami masalah kemiskinan, pembangunan, gender, agama, pendidikan, lingkungan, politik, dan kebudayaan.
Sebagai contoh, dalam perdebatan mengenai kemiskinan, ada pihak yang menganggap kemiskinan terjadi karena individu kurang bekerja keras. Pandangan lain menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak adil dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta lapangan kerja.
Kedua pandangan tersebut tidak hanya berbeda secara pendapat, tetapi juga mencerminkan ideologi yang berbeda. Perbedaan itu kemudian dipertarungkan melalui konten media sosial.
Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni relevan untuk menjelaskan kondisi ini. Menurut Gramsci, kekuasaan dapat dipertahankan bukan hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan masyarakat. Kelompok dominan berusaha membuat nilai dan kepentingannya diterima sebagai sesuatu yang normal dan masuk akal.
Hegemoni dapat dibangun melalui pengulangan pesan. Ketika suatu narasi terus disampaikan oleh banyak akun, influencer, media, dan buzzer, masyarakat dapat menganggap narasi tersebut sebagai kebenaran umum. Padahal, narasi itu mungkin sengaja dibentuk untuk mendukung kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
Tagar, Meme, dan Bahasa sebagai Senjata
Konflik simbolik di media sosial dapat dilihat melalui penggunaan tagar. Tagar bukan sekadar tanda untuk mengelompokkan informasi, tetapi dapat menjadi simbol dukungan, perlawanan, kritik, atau pembentukan identitas kelompok.
Ketika sebuah tagar menjadi trending topic, muncul kesan bahwa isu tersebut merupakan perhatian utama masyarakat. Padahal, popularitas sebuah tagar tidak selalu mencerminkan pandangan seluruh masyarakat. Tagar dapat menjadi populer karena mobilisasi kelompok, penggunaan banyak akun, dukungan influencer, bahkan aktivitas akun otomatis.
Meme juga menjadi alat penting dalam konflik simbolik. Meme mampu menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi gambar atau kalimat pendek yang mudah dipahami dan disebarkan. Namun, penyederhanaan tersebut dapat menghilangkan konteks, memperkuat stereotip, dan mempermalukan pihak tertentu.
Demikian juga dengan bahasa. Pemilihan istilah dapat membentuk persepsi publik. Penyebutan seseorang sebagai “aktivis”, “provokator”, “pejuang”, “pengkhianat”, “korban”, atau “pelaku” akan menghasilkan penilaian yang berbeda.
Oleh sebab itu, bahasa di media sosial tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan. Bahasa dapat digunakan untuk mengangkat citra seseorang, tetapi juga dapat digunakan untuk merusak nama baik dan membungkam kritik.
Polarisasi dan Terbentuknya Kelompok Digital
Salah satu dampak konflik simbolik adalah munculnya polarisasi. Masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Setiap kelompok memiliki simbol, istilah, tokoh, dan sumber informasi masing-masing.
Pengguna media sosial juga cenderung mengikuti akun yang sesuai dengan pandangannya. Mereka lebih nyaman menerima informasi yang memperkuat keyakinannya daripada informasi yang menantang pandangannya. Kondisi ini sering disebut sebagai ruang gema atau echo chamber.
Dalam ruang gema, seseorang akan terus-menerus mendengar pendapat yang serupa. Akibatnya, ia merasa bahwa pandangan kelompoknya merupakan pandangan yang paling benar dan paling banyak didukung masyarakat. Sementara itu, kelompok lain dianggap salah, bodoh, berbahaya, atau tidak bermoral.
Perbedaan pendapat kemudian tidak lagi dipandang sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Perbedaan berubah menjadi permusuhan identitas. Orang tidak hanya menyerang gagasan lawannya, tetapi juga menyerang pribadi, keluarga, agama, suku, profesi, dan latar belakang sosialnya.
Masyarakat Bukan Sekadar Korban
Walaupun media sosial banyak dikuasai oleh kepentingan politik, ekonomi, dan algoritma, masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang pasif. Pengguna juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun gerakan sosial, menyampaikan kritik, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang.
Berbagai kasus ketidakadilan dapat memperoleh perhatian publik karena disebarkan melalui media sosial. Suara masyarakat yang sebelumnya tidak masuk ke media arus utama dapat menjadi lebih terdengar. Dalam kondisi tertentu, tekanan publik di media sosial mampu mendorong lembaga pemerintah, perusahaan, atau aparat untuk memberikan penjelasan dan melakukan tindakan.Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan masyarakat untuk melawan dominasi dan menawarkan narasi alternatif.
Keberhasilan perlawanan digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi gerakan, memeriksa informasi, membangun argumentasi, dan menjaga konsistensi pesan.
Pentingnya Literasi Media Kritis
Menghadapi konflik simbolik di media sosial, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menggunakan telepon pintar. Masyarakat membutuhkan literasi media kritis.
Literasi media kritis berarti kemampuan untuk memahami siapa yang membuat pesan, kepentingan apa yang berada di baliknya, simbol apa yang digunakan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta mengapa suatu konten disebarkan pada waktu tertentu.
Sebelum mempercayai atau membagikan konten, pengguna perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya? Apakah judulnya sesuai dengan isi? Apakah gambar atau video ditampilkan secara utuh? Apakah konten tersebut bertujuan memberikan informasi atau hanya memancing emosi?Sikap kritis tidak berarti mencurigai semua informasi. Sikap kritis berarti tidak menerima informasi secara langsung tanpa proses pemeriksaan dan pertimbangan.
Lembaga pemerintah, media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Pendidikan media seharusnya tidak hanya mengajarkan cara membuat konten, tetapi juga cara memahami relasi kekuasaan di balik produksi dan penyebaran informasi.
Membangun Ruang Digital yang Lebih Sehat
Media sosial sebagai arena konflik simbolik tidak mungkin sepenuhnya bebas dari perbedaan kepentingan dan ideologi. Perbedaan merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Masalah muncul ketika pertarungan tersebut dilakukan melalui kebohongan, manipulasi, ujaran kebencian, intimidasi, dan penghancuran martabat manusia.
Karena itu, ruang digital yang sehat tidak harus menjadi ruang tanpa konflik. Ruang digital yang sehat adalah ruang tempat perbedaan dapat diperdebatkan dengan data, argumentasi, dan sikap saling menghormati.
Platform media sosial perlu lebih transparan dalam mengelola algoritma dan menangani disinformasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi masyarakat tanpa menjadikan aturan sebagai alat untuk membungkam kritik. Media massa perlu menjaga verifikasi dan independensi. Sementara itu, pengguna harus bertanggung jawab atas setiap konten yang dibuat dan dibagikan.
Penutup
Media sosial bukan hanya teknologi komunikasi, melainkan arena sosial tempat kekuasaan, ideologi, identitas, dan kepentingan dipertarungkan. Konflik simbolik berlangsung melalui kata-kata, gambar, tagar, meme, algoritma, dan berbagai narasi yang memengaruhi cara masyarakat melihat kenyataan.
Pihak yang mampu menguasai simbol dan narasi memiliki peluang besar untuk memengaruhi opini publik. Namun, masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk menilai, mengkritik, dan membangun narasi tandingan.
Oleh karena itu, tantangan utama masyarakat digital bukan sekadar bagaimana memperoleh informasi dengan cepat, tetapi bagaimana memahami kepentingan di balik informasi tersebut. Di tengah derasnya arus konten, kemampuan berpikir kritis menjadi bentuk pertahanan sekaligus kekuatan masyarakat.
Pada akhirnya, media sosial dapat menjadi sarana demokrasi atau alat dominasi. Hal tersebut sangat bergantung pada cara platform, pemerintah, media, kelompok kepentingan, dan masyarakat menggunakannya. (***)
