JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Prof. HM Tito Karnavian Ph.D meminta program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
“Program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk dalam APBD. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) di Kemendagri, mulai dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Mendagri dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting tersebut sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.
“Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk mengampanyekan stunting,” ujarnya.
Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.
“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelasnya.
Pemprov Sumut Fokus Cegah Stunting.
Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong langkah strategis upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting sehingga masalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak generasi muda Sumut lebih sehat, cerdas dan berdaya saing.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi lewat acara Bakti Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dan Kota Medan dengan mengusung tema “Cegah Stunting Itu Penting”, di Aula Kantor Kelurahan Belawan I, Jalan Deli Nomor 1, Belawan, Kota Medan, Minggu (27/10/2019).
Tahap demi tahap Pemprov Sumut memfokuskan untuk memperkecil kejadian stunting dan berkolaborasi dengan stakeholder untuk memperbaiki gizi pada ibu hamil, dan 1.000 hari pertama kehidupan sejak kandungan sampai usia dua tahun.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Alwi Hasibuan, mengatakan akan mendata jumlah penderita stunting dan akan mencari penyebabnya. Sebab penderita stunting dari setiap Kabupaten/Kota, penyebab dan cara penanganannya berbeda.
” Provinsi Sumatera Utara ada 32,4 % atau 3 dari 10 anak balita mengalami stunting, keadaan ini lebih tinggi dari Nasional (30,8%). Dari hasil Riskesdas 2013 Sumut pada urutan ke 6 dan 2018 turun menjadi urutan ke 14. Jadi, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong langkah strategis upaya pencegahan dan penanggulangannya perlu cara konvergensi antar lintas sektor,” kata Alwi Hasibuan.
Pada acara tersebut, Gubernur Edy turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Hasibuan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Zonny Waldi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi.
Selanjutnya, sebelum meninggalkan acara, Gubernur Edy menyerahkan ratusan paket bantuan yang berupa makanan tambahan untuk ibu hamil. Gubernur juga meluangkan waktu bercengkrama dengan warga dan menggendong anak yang mengalami stunting.
Reporter : Toni Hutagalung
