Pembayar Pajak Kendaraan Terkecoh, BBNKB Kedua dan Mutasi yang Katanya Gratis Ternyata Tidak

oleh -608 views

MEDAN – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) hari ini melaksanakan hari pertama program pemutihan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Animo pelaku wajib pajak kendaraan membludak. Terlihat di Kantor Samsat Medan Utara Jalan Putri Hijau, warga yang hendak membayar pajak kendaraannya rela berdesak-desakan mengatre.

Namun, hal lain terjadi. Warga kecewa, informasi berdasar selebaran yang menyebut ‘pemutihan’ tak cuma pada denda PKB melainkan juga penggratisan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua dan BBN KB mutasi ternyata tidak ada.

Pemilik kendaraan bermotor tetap harus membayar biaya BBN-KB kedua dan BBN-KB Mutasi. Penggratisan hanya berlaku pada denda PKB saja.

Direktur Lalulintas Polda Sumut (Dirlantas) Kombes Pol Wibowo yang dikonfirmasi menerangkan kebijakan tersebut ada di BPPRD Sumut.

“Sedangkan kita hanya pelayanan teknis saja. Dalam hal ini, kita membantu Dispenda (BPPRD) dalam hal pembayaran pajak kendaraan,” katanya, Senin (19/10/2020).

Wibowo mengaku telah mengecek langsung terkait brosur yang beredar di masyarakat mengenai pemutihan pajak kendaraan dengan menyatakan penggratisan BBN KB Kedua dan BBN KB Mutasi.

“Ini sepertinya ada kesalahan di brosur yang dibuat oleh pihak BPPRD yang sudah tersebar di masyarakat. Apalagi ini hari pertama pemutihan. Untuk lebih lanjut silahkan tanya ke BPPRD Sumut,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemrov Sumut melalui BPPRD Sumut melaksanakan pemutihan denda PKB dan penggratisan BBN KB Kedua dan BBN KB Mutasi sesuai sesuai brosur yang tersebar dimulai tanggal 19 Oktober hingga 14 November 2020.

Pemutihan sanksi administrasi atau denda PKB dan BBN KB tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB. (Diva Suwanda)