Medan  

Pemko Medan Diminta Bijak Sikapi Keluhan Wajib Pajak, Pengusaha: Jangan Main Gerombolan

Pengelola Hotel Syariah Grand Jamee Haji Ridwan Yusuf YS Sos. (Foto/Ist)

Dijelaskan, Ridwan Yusuf sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar pendapatan daerah. Namun fakta lainnya okupansi hotel klasifikasi bintang terjun bebas dengan hadirnya penginapan berbasis aplikasi yang berujung pada persaingan harga tidak sehat.

“Kami sangat taat membayar wajib pajak bulanan. Cuma persoalannya saat ini belum mampu melunasi tunggakan PBB dikarenakan omset tiap tahun terjun bebas dan biaya operasional makin meningkat. Mari kita cari solusi terbaik tanpa tebang pilih”jelas Yusuf.

Petugas pajak, saran Yusuf, ditengah keterpurukan omset, maka petugas lebih mengedepankan langkah bijak sehingga iklim usaha tetap harmonis dan cepat pulih sektor potensi pajak.

“Tolonglah petugas pajak lebih arif dan bijaksana. Sebab, pemasangan spanduk tunggakan ditempat umum. Cukuplah kami yang mengalami seperti ini. Kalau bisa jangan ada lagi ditempat lain”harapnya sembari meminta Pemko Medan mengkaji ulang kenaikan tarif PBB.

Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sumut Fadhullah, SE MM mengapresiasi upaya Pemko Medan memperdayakan para pelaku ekonomi kreatif lewat berbagai event.

Namun dalam menggenjot PAD tentunya Pemerintah Kota Medan membutuhkan retribusi PBB. Tetapi disisi lain menjadi kendala jika spanduk belum lunas dipasang objek wajib pajak.

“Pemko Medan harus membuat langkah humanis, dan tidak mempermalukan pengusaha dihadapan publik. Saat inikan masa pemulihan ekonomi nasional, jadi harus diimbangi kebijakan yang membantu pelaku UMKM. Selain diperhadapkan wajib pajak, pengusaha dihadapkan tingginya biaya operasional”kata Fadhullah menanggapi keluhan pelaku usaha.

Manager Hotel Syariah Grand Jamee Syaifuddin Nasution meminta Pemko Medan mempertimbangkan keluhan pelaku hotel syariah yang berbasis pelayanan tata cara agama Islam. Khususnya tamu yang bukan pasangannya tidak akan diizinkan menginap jika bukan pasangan muhrim.

“Kami akan menunaikan kewajiban membayar PBB, tetapi tolong diberikan waktu dan solusi. Saat ini kebutuhan operasional makin meningkat sementara omset turun drastis dan belum lagi persaingan bisnis”harap Syaifuddin saat ditemui di kantornya, Jl. Gagak Hitam Ringroad, Medan Sunggal – Kota Medan.