Polrestabes Medan akan Segera Lakukan Gelar Perkara Terlapor Oknum Kades MH

Kantor Polrestabes Medan di Jalan HM. Said No. 1, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan. (Foto/Ist)

MEDAN | Penyidik unit Tipidsus Polrestabes Medan terus melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi No. Nomor:LP/B/505/II/2024/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 16 Februari 2024 atas dugaan tindak Pidana Penggelapan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana, atas nama Pelapor Gunawan Sunardy.

Hal ini dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pelapor dari Law Firm Ade Chandra & Pathners saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Jumat (7/7/2024).

“Klien kami barusan menerima surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyidik, sejak laporan polisi diterima dan diproses oleh penyidik terlapor MH yang merupakan oknum Plt. Kepala Desa Lawe Tawakh Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa kali diundang wawancara oleh Penyidik beserta dengan saksi-saksi terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Aceh Tenggara antara lain : Saksi Sdra.EK, Sdra AN, Sdra. ST, Sdra BS (selaku kabag Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Asisten 1 Pemkab Aceh Tengara tidak pernah hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, sehingga sebagai Kuasa Hukum korban meminta Kapolrestabes Medan untuk segera memerintahkan Penyidik untuk sesegera mungkin melakukan gelar perkara agar kasus laporan klien ini menjadi terang menderang serta pihak terlapor dan saksi dapat dilakukan pemanggilan serta upaya paksa demi keadilan untuk korban,” kata
Ade Chandra.

Bahkan lanjut Ade Chanra kliennya juga melakukan upayakan hukum untuk mencari keadilan dengan melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan selaku Penggugat dengan No Perkara:311/Pdt.G/2024/Pn Mdn. dengan Tergugat 1 Muhammad Hatta, Tergugat II Bupati Aceh Tenggara dan Tergugat III Alkamra Notaris Kabupaten Langkat, namun sampai sidang agenda Pembuktian Saksi di ruang sidang cakra 5 pada hari senin tgl 04 juli 2024, para tergugat tidak pernah hadir di Persidangan.

“Kami menilai memang tidak ada etikad baik dari pihak terlapor dan tergugat dalam kasus yang dialami oleh Klien kami dan semoga pemasalahan ini dapat diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ucapnya.

“Adapun kasus penipuan yang dilaporkan terhadap terlapor adalah memberikan pekerjaan pengadaan laptop dan alat pelengkapan sekolah fiktif, bukan hanya pengadaan barang yang dialami kerugian oleh klien namun juga berupa uang tunai sebagai sukses fee,” ungkap Ade Chandra. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *