MEDAN – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Binjai tetap menolak pelaksanaan proyek Jalan Makalona yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Binjai senilai Rp38 miliar lebih.
” Penolakan terhadap proyek ini karena sarat masalah seperti pelepasan lahannya dari PTPN II belum ada, ganti rugi lahan milik masyarakat terkena proyek juga belum ada yang terakhir anggaran proyeknya sudah resmi ditunda,” kata Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Demokrat HM Sajali kepada orbitdgital, kemarin.
HM Sajali yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai ini menuturkan pihaknya yang pertama kali mengungkap adanya proyek Makalona ini pada saat pembahasan PAPBD 2019 dan RAPBD 2020.” Kenapa kita ungkap ini proyek karena kita lihat proyek ini terkesan dipaksakan oleh Pemko Binjai karena sejumlah persoalan belum diselesaikan,” Sajali.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Binjai ini juga mengungkapkan dalam pembahasan anggaran untuk RAPBD 2020 itu juga sudah dinyatakan bahwa anggaran untuk proyek Makalona ini ditunda, bahkan saat pengesahan yang juga termaktub dalam risalah persidangan itu anggaran ditunda. ” Jadi apa dasar Pemko Binjai melaksanakan proyek itu, makanya saya khawatir proyek ini akan jadi persoalan kedepannya,” kata Sajali kembali.
Sajali menampik adanya anggapan bahwa penolakan terhadap proyek ini bermuatan politis, karena proyek ini payung hukumnya tak jelas.” Kami tidak mau ke depannya bermasalah dengan hukum karena contoh sudah banyak akibat ada persoalan dalam penggunaan anggaran akhirnya berhadapan dengan proses hukum,” kata Sajali.
Sajali mengakui ide pembuatan jalan ini baik, tapi jangan diawali dengan hal -hal yang tidak benar nanti hasilnya menjadi tidak baik.
” Jadi saya tegaskan sekali lagi , sepanjang masalah terhadap proyek Makalona ini belum diselesaikan oleh Pemko Binjai maka Partai Demokrat tetap akan menolak pelaksanaan proyek itu,” kata Sajali. cr-03
