Sempat Viral Di Medsos, Ternyata Seorang PDP Di RSUD Aceh Singkil, Negatif COVID-19

oleh -183 views

ACEH SINGKIL-Sempat tersiar kabar di media sosial salah satu warga di Kecamatan Gunung Meriah dinyatakan Positif COVID-19 setelah menjalani rapid test.

Informasi yang sempat tersebar tersebut membuat masyarakat khawatir penyebaran virus tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Dr Darul Amani dikonfirmasi Orbitdigital, Jumat (3/7/2020) membantah informasi yang menyebutkan hasil rapid test pasien tersebut reaktif COVID-19.

Darul menjelaskan, sebelumnya masuk pasien rujukan dari Puskesmas Gunung Meriah dengan gejala demam.

Lantas dirawat oleh dokter anak karena usia pasien warga Gunung Meriah tersebut masih 14 tahun.

Kemudian, saat dilakukan analisis, riwayat perjalanan anak lelaki tersebut dari Medan Sumut.

“Tanggal 20 Juni anak tersebut sampai di Rimo, tanggal 28 ada gejala demam. Karena riwayat perjalanan dari Medan maka di Rapid Test COVID-19 pertama, dan hasilnya non reaktif, atau negatif,” ucap Darul.

Karena riwayat perjalanan dari zona merah, maka diberikan status Pasien Dalam Pemantauan (PDP) ringan. Meski di rapid hasilnya non reaktif.

Setelah perawatan dua hari di RSUD kondisi anak tersebut juga membaik, dan demam juga menurun.

Lantas, akan dilakukan kembali Rapid Test kedua setelah masa isolasi 5 sampai 7 hari.

Kemarin sore sudah dilakukan rapid test kedua, dan hasilnya juga non reaktif atau negatif Virus COVID-19. “Hari ini anak itu sudah bisa pulang,” kata Dr Darul.

Begitupun Darul menjelaskan, setelah memasuki masa new normal, pihak RSUD tetap akan merawat pasien dugaan terpapar virus Korona.

Sementara terkait anggaran katanya, pihak nya tidak mengetahui ketersediaan anggaran untuk penanganan pasien selama penerapan new normal.

Begitupun dijelaskannya, anggaran penanganan pasien dugaan terpapar COVID-19 akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Kemudian pembayarannya akan di klaim melalui BPJS. “Kementerian Keuangan akan verifikasi melalui BPJS masing-masing daerah, setelah terbukti COVID akan dibayar pihak Kementerian, namun jika tidak terbukti, maka BPJS yang bayar,” ucap Darul.

Reporter : Saleh