Sestama BKKBN Akui Perlu Dukungan Mitra Swasta Tekan Angka Stunting

Sestama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan dan Pj Gubsu Hassanudin serta Kaper BKKBN SumutDr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH dan mitra kerja TNI-Polri. (Foto/Ist)

MEDAN | Sekretaris Utama (Sestama), BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mengatakan dalam upaya mengurangi angka stunting harus dilaksanakan dengan berkesinambungan dan membutuhkan kolaborasi multi sektor baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

“Makanya peran pentahelix itu, swasta, dunia usaha, media, akademisi, kemudian pemerintah harus gotong royong. Misalnya saya mengangkat 5 anak asuh. Mereka saya jamin memberikan asupan berkesiambungan, misalkan selama 6 bulan. Itulah gotong royong yang akan memberikan dampak, kemudian stuntingnya bisa turun,” kata Sestama BKKBN kepada wartawan saat menghadiri Temu Kerja Stakeholder dan Mitra Kerja BKKBN Tk Provinsi Sumut dalam Rangka Penguatan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso Medan, Selasa (26/3/2023).

Menurutnya dunia usaha atau stakeholder memiliki peran strategis. Karena diberbagai konsep pembangunan, kontribusi pemerintah itu biasanya hanya sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya peran swasta.

Diakuinya para mengusaha atau swasta memiliki dana yang namanya CSR. Melalui dana CSR tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu program BAAS dalam rangka menekan angka stunting.

“Gerakan ini kan kayak kita mengundang stakeholder para pengusaha, mereka ini kan punya dana namanya CSR. Nah melalui CSR harapannya kemudian perusahaan bisa ngambil 100 anak asuh, ada yang 300 anak asuh, jadi spiritnya itu, mengakampanyekan, karena itu akan memberikan efek yang berarti terhadap penurunan stunting di Sumatera Utara,” terangnya.

Sehingga ia berharap, pihak swasta lebih berperan aktif dalam mencegah maupun mengurangi angka stunting.

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin berharap agar BAAS di Sumut semakin kuat. Bukan hanya terkait jumlah, tetapi juga langkah nyata dalam mengurangi anak stunting di Sumut.

Menurutnya Sumut telah berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 18,9% di tahun 2023, atau turun 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun ini, Pemprov Sumut menurut Hassanudin, akan bekerja lebih keras untuk mencapai target 14,5% di akhir tahun 2024.

Saat ini, BAAS di Sumut tersebar di 31 Kabupaten/Kota dan akan terus berkembang hingga menyentuh semua daerah-daerah yang memiliki anak stunting.

Hassanudin meminta agar pembagian BAAS lebih tepat dan efektif kepada semua mitra kerja dan stakeholder.

“Adanya BAAS, kita memiliki peluang emas untuk menyentuh langsung dan memberikan perhatian khusus kepada 675.411 keluarga berisiko stunting, ini perlu sinergi dan komitmen kita bersama,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, menerangkan, akan medata segera ibu hamil dan anak baduta (Bawah dua tahun) di provinsi ini.

“Seperti yang disampaikan tadi. Misalnya, bumil (ibu hamil) dari keluarga banyak anak, bumil yang dari kurang gizi, balita yang tiap datang ke posyandu berat badannya datar saja, baduta yang datang ke posyandu (berat badannya) malah turun, baduta yang kurang gizi dan baduta stunting. Nah prioritas-prioritas inilah ke depannya yang akan kita fokuskan, sehingga pada Oktober nanti ketika tim penilai dari Kemenkes RI datang ke Sumut ini bisa turun signifikan,” jelasnya.

Untuk langkah konkret ini, lanjut Munawar, Pj Gubsu Hasanudin dan Sestama BKKBN RI sudah memberikan fokus penanganan yakni ibu hamil dan anak anak di bawah usia 2 tahun (baduta).

“Coba fokus. Siapa baduta itu? Yakni baduta yang berat badannya melandai di posyandu, tidak naik dan tidak turun. Itu prioritas. Kenapa? Kalau 2 bulan lagi enggak ada treathment, akan jadi anak stunting,” ujarnya. (Red)