Wiriya juga mengungkapkan, permintaan dukungan pembiayaan baru disampaikan melalui surat pada 24 Mei 2026. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak memiliki dasar regulasi serta tidak tersedia dalam struktur anggaran daerah.
“Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan yang mengakomodasi hal tersebut, sehingga tidak bisa dipenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemko Medan menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional merupakan tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, dalam hal ini PSSI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah daerah menilai tidak tepat apabila biaya akomodasi dibebankan kepada APBD, termasuk melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel. Panitia pelaksana menyebut adanya komitmen pembiayaan yang tidak terealisasi, sementara Pemko Medan menegaskan hal tersebut tidak pernah disepakati sejak awal. (Red)
