AcehHeadline

Tuding Pemkab Tidak Adil, Masyarakat Kuta Baharu Tuntut Pengaspalan Jalan

Singkil-ORBIT: Ratusan masyarakat dari Kecamatan Kuta Baharu (Kuba) Aceh Singkil yang tergabung dalam Panitia Persiapan Percepatan Pembangunan Jalan Raya Kota Baharu (P4-Jarkob) mendesak Pemkab untuk segera mengaspal jalan menuju daerah itu.

Tuntutan massa pengunjuk rasa itu disampaikan dalam orasinya para koordinator aksi, Hambalisyah Sinaga, Wanhar Lingga, Ali Remaja dan Ridwansyah di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (11/2/2019).

Para pengunjuk rasa juga sempat menduduki halaman kantor Bupati Aceh Singkil, sembari melantunkan shalawat, menunggu keputusan Wakil Bupati untuk menandatangani kesepakatan perjanjian pembangunan jalan Kota Baharu yang menjadi tuntutan masyarakat dan harus segera direalisasikan pelaksanaannya.

Para pengunjuk rasa juga menuding Pemkab Aceh Singkil tidak adil dalam hal pembangunan. Kuta Baharu seperti di anak tirikan. Lantaran dua desa di Singkil mendapat kucuran dana 21 miliar untuk jalan desa. Sementara Kuta Baharu yang merupakan sebuah Kecamatan tidak tersentuh pengaspalan jalan.

“Sudah sering disampaikan melalui Musrenbang tapi selalu dicoret oleh Bappeda. Pemerintah lebih mementingkan kepentingan elit politik,” cetus Ali Remaja salah satu orator yang turut mendesak  pengaspalan harus menjadi prioritas pembangunan 2019.

Dalam lima poin tuntutan masyarakat itu, diantaranya, mereka mendesak pengaspalan jalan sepanjang 12 km, mulai dari  jalan simpang Polsek Kotabaharu – Trans 26 Kec.Gunung Meriah Via HGU PT Nafasindo, hingga penyelesaian tahun 2020 mendatang.

Sementara Hambalisyah Sinaga, menyerukan masyarakat di sana haram untuk sakit. Lantaran daerah itu tidak ada seorang dokter pun. Bahkan mobil pelayanan Puskesmas juga sering tidak berada ditempat. Akibatnya pernah pasien meninggal dunia akibat minimnya tenaga kesehatan.

Menanggapi orasi masyarakat, Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali menyatakan, jangan disalahkan semata – mata pemerintahan sekarang, tapi kalau ada surat pernyataan MoU akan siap kita sepakati bersama, tapi keterbatasan anggaran juga tidak bisa kita nafikan.

Namun pembangunan untuk masyarakat Kuta Baharu harus dilakukan dan tidak ada alasan.

Terkait kurangnya tenaga Kesehatan di sana, kata Sazali, pihaknya akan mengevaluasi para tenaga kesehatan di sana. Termasuk akan mengusulkan agar dokter bersedia menetap didaerah paling ujung Timur Aceh Singkil. “Pernah ada dokter mengaku merasa kurang nyaman di sana, kedepan tolong ini dijaga, beri mereka keamanan agar mereka melayani masyarakat di sana bisa nyaman,” pinta Sazali.

Hingga satu jam menyampaikan orasinya para pengunjuk rasa kembali dengan tenang, setelah dilakukan penandatanganan bersama perjanjian kesepakatan MoU pembangunan kecamatan, antara pemerintah dan P4 Jarkob, serta disaksikan oleh kepala Desa di Kec. Kuba. On-Ms/AH

Komentar Facebook
Menampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button