5 Tahun Bekerja Diperusahaan Milik Asing, 11 Pekerja Di PHK Sepihak Tanpa Pesangon

MEDAN – Puluhan mantan pekerja PT Sagami Indonesia diduga mengalami diskriminasi hingga diberhentikan tanpa memperoleh hak mereka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Mirisnya, para pekerja itu dipekerjakan dibagian operator produksi secara kontrak(PKWT) sejak tahun 2014 sampai 2019 oleh PT Sagami Indonesia.

Padahal perusahaan yang bergerak dibidang produksi elektronik belum pernah berhenti produksi, sejak berdiri tahun 2012 di Tanjungmorawa, Deliserdang – Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ramces Pandiangan SH MH didampingi Tiopan Tarigan SH selaku penasihat hukum pada Law Office ‘Ramces Pandiangan SH dan Partners ‘ kepada Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemprov Sumut Dimas Tri Aji, diruangannya, Senin(20/7/2020).

Dihadapan wakil rakyat itu, Ramces Pandiangan mengungkapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana kriteria dan jenis pekerjaannya telah diatur secara tegas dan mendetail.

“Sebelas mantan pekerja itu telah bekerja secara terus menerus memproduksi barang elektronik selama lima tahun, sejak PT Sagami Indonesia beroperasi di Tanjungmorawa. Jadi, sudah selayaknya sebelas pekerja menjadi pegawai tetap di PT Sagami Indonesia. Tapi mirisnya, mereka diberhentikan tanpa memperoleh hak apapun, “ujar Ramces Pandiangan.

Sebagai penasihat hukum dari sebelas pekerja itu, Ramces, menjelaskan pihak managemen PT Sagami Indonesia mempekerjakan sekitar 1.900 pekerja dengan status kontrak (PKWT) padahal pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan inti.

” Kami menduga PT Sagami telah melakukan penyelundupan hukum Ketenagakerjaan. Sebab pekerjaan inti, tanpa dihadiri satu operator produksi tidak akan berguna. Padahal pasarnya hasil produksinya sampai luar negeri,”jelas Ramces.

Hal senada juga disebutkan Tiopan Tarigan, PT Sagami merupakan perusahaan milik orang luar. Yang seharusnya lebih mematuhi hukum dan ketentuan undang undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia guna terciptanya kesejahteraan buruh atau pekerja.

“Inilah mirisnya negeri yang tercinta ini. Para pekerja kita sendiri tidak dihargai di negerinya sendiri, bukan untuk dizolimi atau di PHK tanpa pesangon. Dan sakitnya PT Sagami diduga sengaja melakukan sistem pekerjaan kontrak(PKWT) untuk menghindari pembayaran pesangon kepada pekerja. Ini bentuk penyelundupan hukum yang merendahkan UU tenaga kerja kita, “beber Tiopan.

DPRD Sumut Sebut PT Sagami Tak Patuh Hukum

Sementara Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemprov Sumut Dimas Tri Aji didampingi Sekretaris Komisi E mengaku persoalan hak- hak normatif buruh di Sumatera Utara sering diabaikan karena minimnya pengawasan Disnaker Sumut.

” Yang pertama, kita sesalkan kebijakan manajemen PT Sagami Indonesia tidak melaksanakan perintah UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak normatif pekerja sengaja diabaikan dengan dalih pekerja kontrak(PKWT) dibuat per satu tahun atau dua tahun untuk menghindari karyawan tetap (PKWTT),”ujar Dimas.

Dimas menegaskan Komisi E akan memanggil Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumut untuk rapat kerja dalam rangka membahas bagaimana fungsi dan peranan pengawasan disnaker.

“Sesuai aturan, jika bekerja dibagian produksi tidak boleh status PKWT dan harus karyawan tetap. Dalam waktu dekat Disnaker Prov Sumut akan kita panggil untuk mengetahui bagaimana fungsi dan pernanan Disnaker. Jika memang ada kendala atau kekurangan dilapangan, mari kita cari solusi bersama sehingga hak-hak normatif pekerja tidak diabaikan begitu saja, “tegas Dimas.

Reporter : Toni Hutagalung