MADINA | Proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PT PN) IV Kebun Timur, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menemui jalan buntu. Penolakan datang dari masyarakat Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, yang menolak memberikan tanda tangan sebagai syarat administrasi perpanjangan HGU perusahaan plat merah tersebut.
Kepala Biro Media Cetak dan Online Madina, Mochtar (Omta), yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut pada Selasa (09/09/2025), melaporkan bahwa pertemuan yang berlangsung di Mess Afdeling Kebun Timur berjalan kondusif, meski tidak membuahkan hasil yang diharapkan pihak perusahaan.
Pertemuan itu dihadiri oleh pihak manajemen PT PN IV Kebun Timur, yakni Haris F. Ritonga (Manajer), Budi Ramadon (Askep), dan Noffan Herawan (Kabid). Mereka turut didampingi perwakilan dari Kejaksaan Negeri Madina yang dipimpin oleh Gomgoman H. Simbolon, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun), bersama tiga stafnya.
Namun, upaya pihak perusahaan dan Kejaksaan untuk meyakinkan masyarakat agar memberikan tanda tangan ditolak mentah-mentah oleh Kepala Desa Batu Sondat, Zulfikar Nasution, bersama tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Zulfikar menegaskan, pihaknya tidak akan menandatangani surat identifikasi lahan selama kekurangan lahan milik Koperasi Setia Abadi belum dipenuhi oleh perusahaan. Menurutnya, hal ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat agar hak-hak mereka tidak dikorbankan demi kepentingan korporasi.
“Kami tidak ingin masyarakat masuk dalam jebakan Batman. Kami tetap konsisten agar hak masyarakat terpenuhi terlebih dahulu sebelum proses HGU dilanjutkan,” tegas Zulfikar dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, dalam konteks regulasi, proses perolehan HGU PT PN IV Kebun Timur dinilai telah melampaui batas waktu. Sejak proses take over dari PT Agro Nusantara ke PT PN IV pada 2007, hingga 2025, belum juga ada kejelasan status lahan. Padahal, merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019, izin prinsip berlaku hanya dua tahun dan izin lokasi tiga tahun. Perpanjangan hanya dapat diberikan satu tahun tambahan jika minimal 50 persen lahan telah diperoleh.
Dalam peraturan itu juga ditegaskan bahwa pemegang izin wajib melaporkan perolehan tanah setiap tiga bulan kepada Kantor Pertanahan, serta menghormati kepentingan pihak lain yang belum dibebaskan.
Hingga pertemuan usai, pihak PT PN IV belum berhasil mendapatkan tanda tangan dari pihak Desa Batu Sondat. Namun demikian, suasana pertemuan tetap berjalan dengan aman dan tertib.(OD-34)
