MEDAN | Komisi IV DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan agar serius menuntaskan persoalan banjir yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) di Gedung DPRD Medan, Selasa (28/10/2025).
Desakan ini disampaikan menyusul adanya bantuan dana Rp 6 triliun dari Bank Dunia untuk penanganan banjir di wilayah Kota Medan dan Deliserdang, dua daerah yang saling terkoneksi melalui aliran sungai yang sama.
Dalam rapat itu, Raja Dhina menjelaskan bahwa bantuan Rp6 triliun dari Bank Dunia merupakan bagian dari program besar penanganan banjir di Sumatera Utara, khususnya untuk dua wilayah yang berbagi sistem sungai utama, yakni kota Medan dan Kabupaten Deli serdang.
“Bantuan ini ditujukan untuk penanganan banjir di wilayah Medan dan Deliserdang yang terkoneksi dengan sungai yang sama. Total bantuan mencapai Rp6 triliun,” ujar Raja Dhina.
Namun, Komisi IV DPRD Medan menilai bahwa Pemko Medan belum memperlihatkan langkah konkret dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Simanjuntak menekankan agar penggunaan dana dilakukan secara transparan dan terencana dengan baik.
“Jangan sampai dana sebesar itu tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat. Kita ingin melihat perubahan nyata, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Medan Denai, Amplas, Marelan, dan sekitarnya,” tegas Paul.
Sementara itu, Edwin Sugesti Nasution menilai bahwa sejauh ini Pemko Medan masih lamban dalam merealisasikan program penanganan banjir, padahal dukungan dana sudah tersedia.
“Kita tidak ingin bantuan sebesar itu hanya habis untuk kajian atau konsultasi teknis. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan rencana di atas kertas,” kata Edwin.
Edwin juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang agar program lintas wilayah tersebut berjalan efektif.
“Sungai dan drainase yang menghubungkan kedua wilayah harus ditangani bersama. Kalau tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan efektif,” tambahnya.
Adapun RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Afri Rizki Lubis, didampingi Ketua Komisi IV Paul Simanjuntak, serta dihadiri anggota Edwin Sugesti Nasution, Datuk Iskandar Muda, Lailatul Badri, dan Jusuf Ginting Suka. Dari pihak eksekutif, Dinas Perkim diwakili Raja Dhina dan SDABMBK oleh Willy. (Rel/OM-12)
