Pemkab Asahan Berhasil Raih Nilai B Predikat SAKIP 2018

Sekda Asahan, Taufik ZA saat menerima penghargaan dan Menpan-RB. ORBIT/Heri

Kisaran-ORBIT: Pemerintah Kabupaten Asahan patut berbangga, karena melalui perjuangan yang berat akhirnya Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018, yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia, berhasil meraih nilai B.

Predikat SAKIP yang diterima Sekda Taufik ZA mewakili Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin, diserahkan pada acara penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Pemda Wilayah I di Hotel The Luxury Bandung, meliputi wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat, Senin (28/1/2019) kemarin.

Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melalui Kadis Kominfo Asahan, H Rahmat Hidayat Siregar kepada Orbitdigitaldaily.com, Rabu (30/1/2019) mengatakan, jika prestasi tersebut merupakan kerja keras pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati Drs H Taufan Gama Simatupang bersama Wabup H Surya Bsc.

Penghargaan tersebut, kata dia, menandakan pelayanan publik di kabupaten ini semakin baik sehingga ke depan harus benar-benar terfokus pada pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dalam memajukan daerah.

“Target-target yang terencana dalam program dan kegiatan harus benar-benar bermuara pada masyarakat, jangan sampai ada anggaran yang mubajir sebab aparatur memiliki ukuran yang jelas dalam pemanfaatannya,” ungkapnya.

SAKIP nilai B kata dia, adalah indikator terhadap keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah mulai dari pejabat eselon II, III, IV hingga staf, termasuk kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang semakin transparan dan akuntabel.

Termasuk perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan pemerintahan daerah yang semakin baik.

Tahun ini diharap kabupaten ini harus mampu meraih nilai BB seiring dengan inovasi yang mampu diciptakan oleh seluruh aparatur secara bersama-sama dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan daerah yang harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Od/Her