LANGKAT | Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti Zoom Meeting Apresiasi yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sumatera Utara di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (04/05/2026).
Kegiatan dengan tema “Sinergi Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG” diikuti oleh berbagai unsur pemerintah daerah dan APH, baik secara langsung maupun virtual dari seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sejumlah narasumber hadir secara daring, di antaranya Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Subeno, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provsu H. Palindungan Pane.
Pada sambutannya Ketua DPD ABPEDNAS Sumatera Utara Abdul Khoir menyampaikan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga stabilitas pembangunan desa.
Ia mengatakan bahwa BPD memiliki fungsi strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Senanda itu, Bupati Langkat Syah Afandin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya peran BPD dalam mengawal penggunaan dana desa agar tepat guna dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan desa tetap aman, maju, dan masyarakatnya sejahtera. Program ‘Jaga Desa dan Jaga Dapur’ harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Sementara sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diwakili oleh Asintel Irfan Wibowo menekankan peran kejaksaan dalam melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya penyimpangan hukum.
Perwakilan Gubernur Sumatera Utara, H. Palindungan Pane, juga menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap penguatan peran BPD dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berbasis kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama berkomitmen organisasinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa serta meningkatkan kapasitas anggota BPD di seluruh Indonesia.
Sebagai narasumber utama, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Subeno, pada pemaparannya menekankan pentingnya pengawasan dan langkah pencegahan dalam pengelolaan dana desa.
Ia pun mengajak seluruh pihak membangun sinergi guna menciptakan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam menjaga stabilitas pembangunan. (OD-20/Rel)
