MEDAN| Isu dana desa di Sumut, terutama soal pengucuran dana desa ke sejumlah desa yang sudah lama ditinggal penduduknya di Nias Barat, jadi topik bahasan dalam pertemuan koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.
Pertemuan koordinasi itu dipimpin langsung Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko di ruang kerjanya, Kamis (28/01/2021). Hadir mendampingi Yono Korwas Rohmadi dan auditor Bakti Ginting.
Sementara Ombudsman RI Perwakilan Sumut dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Ia didampingi Kepala Bidang Pencegahan Edward Silaban, Kepala PVL Hana Ginting, Kepala Pemeriksaan Laporan (PL) James Panggabean dan Tetty Silaen.
Pembahasan soal dana desa ini, bermula ketika Abyadi Siregar menyampaikan kekhawatirannya atas tingginya potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana desa. Ini sejalan dengan banyaknya laporan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Sumut yang menyampaikan laporan terkait dana desa ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
