Medan  

Dipersulit Urus Sampah, DPD Propas Sumut Tampung Keluhan Pemulung

Bendry B Sagala didampingi Erwin Damanik, Sekjen DPD Propas Sumut menanggapi aspirasi kaum marjinal itu mereka dengar ketika mengunjungi komunitas para pemulung di Kabupaten Deli Serdang

MEDAN | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Prabowo Subianto (Propas) Sumut Bendry B Sagala menampung keluhan para sahabat pemulung Indonesia. Para pemulung itu mengaku kerap dipersulit saat memungut sampah dari hotel dan restoran yang ada di Kota Medan.

Bendry B Sagala didampingi Erwin Damanik, Sekjen DPD Propas Sumut mengatakan, aspirasi kaum marjinal itu mereka dengar ketika mengunjungi komunitas para pemulung di Kabupaten Deli Serdang.

Kunjungan tim DPD Propas Sumut dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan yang dihadapi sahabat pemulung Indonesia yang kerap mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-hak mereka.

Pasalnya, saat mengambil sampah, para pemulung ini justru harus mengantongi surat izin ke dinas terkait dan biaya untuk mendapatkan surat keterangan izin itu malah dipatok 2 juta hingga tiga juta rupiah.

Ironisnya, surat keterangan izin itu hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan untuk tahun berikutnya, mereka harus mengurusnya kembali.

“Itu belum termasuk biaya setoran yang diminta pihak pihak hotel atau restoran dengan sistem kontrak mulai dari Rp 10 juta sampai 30 juta pertahun,” terang Bendry B Sagala kepada orbitdigitaldaily.com, Jumat (29/12/2023).

Bendry juga mengatakan, masih ada kesulitan lain yang dihadapi para pemulung, seperti sisa sampah setelah dipilah. Belum termasuk truk pengangkut sampah yang mematok bayaran lumayan mencekik.

Sementara untuk menyambung hidup saja, dengan kondisi ekonomi serba sulit, termasuk kebutuhan lainnya seperti biaya sekolah anak – anak, mereka kadang terpaksa bekerja tanpa batas waktu.

“Wajar para sahabat pemulung Indonesia ini mengeluh dan minta dukungan DPD Propas Sumut. Tentu hal ini akan kita suarakan ke Pemprov Sumut maupun Pemko Medan membuat aturan yang jelas sehingga tidak menjadi ruang kosong bagi masyarakat pemulung,” ungkap Bendry didampingi bendahara Rohanita Aritonang dan anggota Sahabat Pemulung Indonesia. (*)

Reporter, Toni Hutagalung