“Kita tentu sangat prihatin, karena masih ada gizi buruk di Sumut, bahkan jumlahnya masih tergolong tinggi. Tentu gizi buruk ini akan membuat jumlah stunting juga akan tinggi. Situasi ini juga dibarengi dengan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bahkan secara nasional Sumut menduduki peringkat kelima dari tahun ke tahunnya” ungkap Meriahta lagi.
Situasi ini dibarengi dengan rendahnya komitmen Gubsu dalam memberikan pelayanan akses kesehatan kepada rakyat, karena alasan kenaikan iuran BPJS banyak masyarakat yang diputus bantuan untuk iuran BPJS-nya.
“Sejak Juli 2020, pemprovsu telah menonaktifan sebanyak 240.000 pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, tentu ini sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, karena bantuan ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil di era pandemi ini”, tutup Meriahta Sitepu.cr-03
