Karo  

KPU Karo Manfaatkan SIAKBA Rekrut Badan Ad Hoc PPK, PPS dan KPPS

Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan bersama komisi KPU lainnya saat menggelar sosialisasi Badan Ad Hoc

KARO I Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo rekrut Badan Ad Hoc tingkat kecamatan seperti, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Perekrutan melalui aplikasi SIAKBA ini bertujuan untuk memudahkan masyarapat yang berminat menjadi petugas pemilu di tingkat kecamatan maupun di Tempat Pemungutan Suara tingkat desa/kelurahan.

Hal itu doungkapkan Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan saat membuka sosialisasi perekrutan Badan Ad Hoc dan penggunaan aplikasi SIAKBA pada Pemilu 2024, Senin (21/11/2024) di Hotel Suite Pakar Raya – Berastagi.

Menurut Gemar Tarigan, pelaksanaan perekrutan itu, direncanakan mulai pada hari Minggu, 20 November 2022.

Untuk itu calon pelamar PPK, PPS, KPPS dan PPK Pemilu 2024 perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi.

Selain itu, skema pembentukan badan Ad Hoc khususnya PPK akan terbagi menjadi 3 tahapan.

Tahapannya terdiri dari seleksi administrasi, ujian tertulis (CAT) serta ujian wawancara yang nantinya akan dipimpin oleh KPU setempat.

Sementara Bidang SDM KPU Karo, Dewi Afryani Susanti menjelaskan, bahwa setiap calon pendaftaran harus bisa lolos mengikuti seluruh rangkaian seleksi.
Akan tetapi, dalam proses pemilihan anggota, terdapat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan KPU dalam memilih anggota.

Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU No 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu.

“Dalam peraturan pedoman itu dikatakan bahwa ada proses pertimbangan persyaratan untuk calon pendaftar PPK, PPS dan KPPS. Seperti salah satunya latar belakang/komposisi yang terdiri sebagai berikut: Komposisi yang berasal dari Tokoh Masyarakat, dari Masyarakat Umum. Dan Komposisi yang berasal dari Pelajar atau Mahasiswa,” katanya.

Selain itu, komposisi yang menjadi bahan pertimbangan KPU yakni terdiri dari keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan.

“Apalagi di era digitalisasi yang semakin massif sekarang ini. Skil penguasaan teknologi sangat penting bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), penguasaan ” pungkasnya..

Reporter : Daniel Manik