MPK Pertanyakan Dana Hibah Kesejumlah Instansi Vertikal di Karo

oleh -367 views

TANAH KARO : Sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Masyarakat Pemerhati Karo, melakukan aksi damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo, jalan Veteran Kabanjahe, Rabu (29/1/2020).

Mereka tergabungan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti, LSM Komite Pemantau Kinerja Pemerintah (LSM KPKP) Kabupaten Karo, LSM Gempita Kabupaten Karo, Garda Bela Negara Nasional Kabupaten Karo, dan Forum Komunikasi Honorer Pendidikan Kabupaten Karo.

Adapun tujuan mereka mendatangi “Rumah Wakil Rakyat” Karo itu adalah, untuk mempertanyakan terkait penggunaan dana hibah kepada sejumlah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Karo.

Massa yang berjumlah puluhan orang itu, akhirnya diterima Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, didampingi dua Wakil Pimpinan Sadarta Bukit dan David Kristian Sitepu, beserta dengan beberapa anggota dewan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Karo.

Dalam pertemuan tersebut Ketua LSM KPKP Ikuten Sitepu, didampingi ketua LSM Gempita Robinson Purba dan Ketua Garda Bela Negara Nasional Kabupaten Karo Ronald Abdi Negara Sitepu, mempertanyakan dasar hukum adanya dana hibah kepada sejumlah instansi vertikal di Tanah Karo.

Menurut mereka, dasar hukum meminta penjelasan pemberian hibah kepada instansi vertikal yang ditampung di APBD dan P-APBD adalah, sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang -undang nomor 14 tahun 2008 tentang Tranparansi dan Undang -undang nomor 14 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dana hibah tidak sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri no 13 tahun 2018, dan perubahan ke-empat Permendagri nomor 123 tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” jelas Ikuten Sitepu dihadapan peserta rapat.

Usai juru bicara massa menyampaikan pertanyaan dan pernyataannya, maka pimpinan rapat Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan mempersilahan pihak eksekutif untuk memberikan jawaban.

Sekertaris Kabupaten Karo (Sekdakab) Karo Kamperas Terkelin Purba, dan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Adreasta Tarigan, secara bergantian memberikan jawaban.

Dikatakan Sekda, mengingat surat hanya mempertanyakan dana hibah maka dinas terkait tenaga honorer tidak diikut sertakan dalam pertemuan.

Sementara Kadis PPKAD Andreasta Tarigan menyampaikan, bahwa pemberian hibah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini juga untuk mendukung sinergitas Forkopimda Kabupaten Karo.

Mendapat jawaban yang dirasa kurang mengena, maka Ronald Abdi Negara Sitepu mulai angkat bicara dan meminta dimana undang-undang yang mengatakan boleh memberikan bantuan terus-menerus kepada instansi vertikal.

“Tolong tunjukkan kepada kami dimana undang-undangnya Pemda dapat memberikan hibah secara terus-menerus,” ujar Ronald.

Dan akhirnya, merasa jawaban yang disampaikan pihak Pemkab Karo tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka massa akhirnya meninggalkan acara pertemuan tersebut, sehingga rapat tidak membuahkan hasil.

Hadir Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, Wakil Bupati Karo Corry Sebayang, Sekdakab Karo Kamperas Terkelin Purba, Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah Andreasta Tarigan, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Asisten Administrasi Setdakab Karo Mulianta Tarigan, dan Asisten Pemerintahan Suang Karo-Karo, beserta dengan beberapa staf jajarannya.

Reporter : David Kaka