Dishub Medan Diduga Serobot 64 Lahan Pajak Parkir
Meski demikian, lanjut Sutan, pihaknya telah dipanggil Komisi 3 DPRD Kota Medan mengenai capaian target PAD. Dalam bahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 3 terungkap sejumlah kendala maupun benturan baik dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan maupun organisasi lainnya.
Sutan didampingi stafnya memaparkan ada 64 lokasi pajak parkir yang disrobot dan diambil alih pihak Dishub Medan.
Sementara, Komisi 3 telah menegaskan selama areal pelataran atau komplek maka wajib parkir dikelolah BPPRD, baik yang sudah diserahkan maupun yang belum diserahkan ke Pemko Medan.
Contohnya, Komplek J-City, Tomang Elok, Asia Mega Mas, dan lainnya justeru dikelolah Dishub padahal belum diserahkan ke Pemko Medan. Indikasi kepentingan kelompok tertentu.
“Disinilah kendala kami dan kadang-kadang diatas peraturan justeru ada kebijakan. Masalahnya sudah menahun sejak lama, disinilah potensi kebocoran. Kemudian kita hanya boleh tagih jika telah memiliki izin kalau tidak mana bisa? Padahal target PAD 2022 Rp 40,5 miliar” terang Sutan.
Mall Menunggak Ratusan Juta Pajak Parkir
Anehnya, lanjut Sutan sangat menyayangkan sikap arogansi dan ketidakpatuhan salah satu pengelolah mall disekitaran Jl Ringroad Kota Medan dengan dalih kalah saing dengan pengusaha mall lainnya maka kurang bersedia membayar wajib pajak parkir.
Dimana pada tahun 2019 lalu, wajib parkirnya sebesar Rp 40.000.000/ bulan. Namun saat ditagih justeru diperhadapkan dengan aparat loreng meski menunggak selama 2 tahun.
“Karena takut bersaing dan tak ada pengunjung, mall tersebut tidak lagi mengutif pajak parkir dan hanya bersedia membayar Rp 2.500.000/ bulan, itupun baru tahun ini dibayar. Padahal sebelumnya Rp 40.000.000/bulan. Pola-pola inilah dalil mereka” pungkasnya.
Diketahui, Pasal 4 ayat 3 Perda Nomor : 10 Tahun 2011 tentang wajib pajak parkir, dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas),dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.
Reporter : Toni Hutagalung
