BINJAI | Proses pelantikan Ketua DPRD definitif Kota Binjai masih tertunda meskipun tahapan administrasinya telah diselesaikan oleh pihak DPP dan DPD Partai Golkar Kota Binjai.
Isu penundaan atau belum jelasnya pelantikan ini memicu spekulasi adanya dugaan hambatan dari pihak eksekutif. Namun Wali Kota Binjai Drs Haji Amir Hamzah MAP membantah tudingan tersebut.
“Tidak ada niat untuk menghambat pelantikan Ketua DPRD definitif. Nanti saya kroscek lagi dokumen surat menyuratnya,” tegas Amir saat dikonfirmasi wartawan beberapa hari yang lalu.
Ketua Sementara DPRD Kota Binjai Mahyadi SP menyampaikan bahwa rapat paripurna pengumuman usulan calon Ketua DPRD definitif Kota Binjai telah dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD sebulan yang silam.
“Dokumen administrasi dan berkasnya juga sudah diserahkan ke Wali Kota Binjai untuk ditindaklanjuti ke Gubernur Sumatera Utara, namun buktinya hingga saat ini belum ditindaklanjuti ke Kantor Gubernur Sumatera Utara,” kata Mahyadi.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai Haji Noor Sri Syah Alam Putra ST mengatakan pihaknya sudah menyurati Wali Kota Binjai, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Pihaknya tidak mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penundaan. Ia berharap penundaan ini jangan sampai jadi problem dan beracara di jalur hukum.
Masyarakat dan praktisi hukum Kota Binjai mendesak agar proses ini tidak berlarut-larut. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan tanpa kendala birokrasi demi kepentingan masyarakat Kota Binjai,” kata Sukirman, praktisi hukum Langkat-Binjai
Hingga berita ini dikirim belum ada jadwal resmi pelantikan Ketua DPRD definitif Kota Binjai.
Pemko Binjai diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan di wilayah Kota Binjai. (OD-09)
