BINJAI | Suasana internal DPRD Kota Binjai menghangat, setelah Fitri Mutiara anggota dewan dari Fraksi PAN menyuarakan sorotan terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp600 juta untuk tenaga pengamanan khusus pimpinan dewan.
Pasalnya anggaran tersebut dianggap tidak urgen dan transparan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus jelas, terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota dewan, bukan hanya oleh pihak tertentu.
Fitri menyampaikan bahwa sikap kritisnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang sudah menjadi tugas DPRD. Ia menolak anggapan bahwa kritiknya memicu kegaduhan.
“Saya hanya menanyakan transparansinya anggaran Rp600 juta untuk tenaga pengamanan khusus pimpinan dewan, bukan menyerang pihak mana pun. Kalau anggaran itu tidak terlalu urgen dan tidak memimak kepada rakyat, seharusnya tidak perlu ada yang merasa terganggu,” ujarnya kepada wartawan baru baru ini.
Polemik semakin memanas ketika Fitri mengaku mendapat ancaman verbal dari salah satu pimpinan DPRD kota Binjai, setelah mempertanyakan kejelasan anggaran tersebut. Ia menganggap sikap itu bertentangan dengan etika lembaga. Fitri menegaskan siap membawa masalah ini ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) agar dapat diperiksa melalui saluran resmi yang objektif.
“Saya ingin lembaga ini dihormati. Kalau sesama anggota sudah saling mengancam, ke mana lagi masyarakat akan berharap,” tegasnya.
Menghindari Penyimpangan
Menanggapi dinamika tersebut, salah satu rekan anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya memberikan dukungan moral.
“Tidak boleh ada intimidasi hanya karena perbedaan pendapat. Kalau ada temuan atau pertanyaan terkait anggaran, itu harus dibuka. Justru transparansi akan menjaga nama baik institusi,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu aktivis pemantau anggaran di Kota Binjai Hapipudin menilai langkah Fitri sudah tepat. Menurutnya, keberanian anggota dewan mengontrol jalannya anggaran sangat dibutuhkan demi menghindari penyimpangan.
“Publik menaruh harapan besar pada DPRD. Jangan sampai kritik dianggap lawan, padahal itu bagian dari pengawasan anggaran,” tuturnya.
Fitri berharap ke depan komunikasi internal bisa berjalan lebih dewasa dan profesional. Ia menegaskan, langkah pelaporan ke BKD bukan untuk memperuncing konflik, tetapi untuk memperjelas batas etika dalam bekerja.
“Kita ini sama-sama dipilih rakyat. Sudah seharusnya kita menjaga lembaga ini dengan sikap santun, bukan dengan ancaman,” pungkasnya. (Od-22)
