MADINA l Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H.Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution memimpin rapat koordinasi pascalebaran Idulfitri 1447 Hijriah. (26/3/2026).
Rapat yang dilakukan Bupati dan Wabup Madina untuk mengevaluasi kegiatan selama Ramadan sampai dengan hari raya, apakah ada kendala dan bagaimana dengan penanganannya, yang saat ini musim kemarau.
“Sejauh ini ada sejumlah kebarakan di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) ada rumah dan kendaraan dan di Desa Darussalam,” katanya.
Bupati juga menjelaskan bahwa akan ada kegiatan bekerja dengan konsep Work From Home (WFH) atau (bekerja dari rumah). Tentunya pemerintah daerah harus melakukan dengan cepat bagaimana mengantisipasinya.
“Kita akan atur bagaimana mekanisme dilapangan, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga layanan dasar terhadap masyarakat tidak terganggu dan konsep Work From Anywere (WFA) tetap berjalan,” katanya.
Bupati juga menjelaskan bahwa Kabupaten Madina sejak tahun 2024 sudah mendapatkan ijin ada tujuh blok namun sesuai dengan keterangan kadis perijinan hanya satu yang layak ditindaklanjuti.
“Enam blok secara fisik sudah rusak dan tidak dapat ditindaklanjuti, dan untuk mendapatkan Ijin pertambangan Rakyat (IPR) harus memenuhi beberapa persyaratan,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang kata bupati, Pemkab akan memproyeksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan induk (holding).
BUMD ini nantinya tidak hanya bergerak di sektor pertambangan rakyat, tetapi juga akan menaungi berbagai divisi lainnya.
Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan masyarakat, juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih mandiri bagi Kabupaten Madina.
“BUMD akan memiliki divisi mulai dari sektor pertambangan, UMKM, hingga sektor pertanian dan perkebunan,” pungkasnya.
Reporter : OD 29
