ABDYA | Sebanyak dua keuchik (kepala desa) dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terpilih mengikuti kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI).
Gawean tersebut merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.2.4/3373/BPD tanggal 18 Juni 2026 tentang penyampaian pelaksanaan kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus.
Plt.Kepala DPMP4 Aceh Barat Daya,Jasmadi, didampingi Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Keuangan Gampong, Diski Rahamdy, Senin (29/6/2026) membenarkan, bahwa Abdya mengirimkan dua keuchik untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Benar, Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat kesempatan mengirimkan dua orang keuchik untuk mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kemendagri bekerja sama dengan Universitas Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dua keuchik yang mewakili Abdya adalah Keuchik Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Muammar Rafi, serta Keuchik Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Juanda. Keikutsertaan dua keuchik ini ditentukan langsung oleh pihak Kemendagri.
Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa melalui pembelajaran, diseminasi praktik baik, inovasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.
“Kami berharap keikutsertaan kedua keuchik ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga berbagai inovasi maupun praktik baik yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan di desa masing-masing dan menjadi contoh bagi gampong lainnya di Abdya,” sebutnya.
Berdasarkan surat Kemendagri, kegiatan akan dilaksanakan di Universitas Indonesia Kampus Depok dan diikuti sebanyak 868 kepala desa dari seluruh Indonesia, yang dibagi dalam dua angkatan, masing-masing berjumlah 434 peserta.
Setiap kabupaten/kota mengirimkan dua kepala desa yang dinilai memiliki inovasi, praktik baik, maupun terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Namun demikian,pemerintah daerah juga diminta memperhatikan keterwakilan kepala desa perempuan dalam pengusulan peserta.
Tambahnya,dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menanggung biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan biaya transportasi menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. demikian pungkasnya. (Nazli)
