DPRD Karo Kawal Tuntutan Siswa Gagal Masuk SMA Negeri ke Provsu

TANAH KARO – Menyusul tuntutan orang tua dan calon siswa yang gagal masuk sekolah favorit (SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2) Kabanjahe, supaya hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi dibatalkan, DPRD Kabupaten Karo mengggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak SMA Negeri 1 dan 2, UPT Dinas Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Orangtua dan utusan siswa, Rabu (1/7/2020 di ruang rapat dewan.

Dalam RDP yang dimpimpin Ketua dewan Iriani Br Tarigan didampingi kedua wakilnya Sadarta Bukit dan Davit Sitepu dan dihadiri anggota Komisi A, itu anggota DPRD Karo Ferianta Purba mengungkapkan, setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat ini, baik dari pihak SMA N 1 dan 2, begitu juga dari pihak UPT Dinas Provsu begitu juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karo belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang gagal masuk ke SMA Negeri di Kabanjahe.

“kalau itu-itu saja, masalah zonasi saja yang kita bahas dan kita bicarakan ditempat ini, sampai besok rapat ini tidak akan pernah ada hasilnya. Untuk itu, supaya ada progresnya, saya minta supaya pihak SMA Negeri 1 dan 2 menyiapkan lokal sebagi ruang kelas belajar (RKB) baru masing-masing 3 unit ruang. Anggaran pembangunannya swakelola orang tua murid,” pintanya.

“Kami DPRD Kabupaten Karo siap mengawal usulan pembangunan penambahan ruang kelas belajar ini hingga ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, lembaga dewan tidak akan diam untuk memperjuangkan nasib siswa yang terkatung-katung ini. Bagaimana nanti anak-anak kita ini belajar kalau di semua sekolah termasuk sekolah swasta sudah ditutup pendaftaran,” tegas Ferianta Purba ketua Fraksi Golkar ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi A Firdaus Sitepu menjelaskan kejadian yang mirip sama juga pernah dialami calon siswa kecamatan Merek, dengan sistem zonasi mereka tidak diterima di SMA Tiga Panah karena jaraknya terlampau jauh, sementara di kecamatan Merek tidak ada SMA Negeri, kalau sekolah di swasta biayanya terlampau mahal sementara orangtua mereka ekonominya tidak mengijinkan, kemana lagi mereka bersekolah. “Tentunya dinas terkait harus bijak untuk memberi solusi,” tandasnya.

“Langkah yang ditempuh waktu itu, DPRD Karo bersama pihak SMA Tiga Panah dan UPT Diknas Provsu di Kabanjahe mendatangi Diknas Provsu dan mengusulkan supaya dibangun penambahan ruangan kelas belajar yang dana pembangunannya swakelola dari orangtua calon siswa. Setelah melalui proses singkat usulan itu diterima. menunggu ruangan belajar selesai dibangun, untuk sementara siswa yang diterima dijadwalkan masuk sore,” terang Firdaus.

Kepsek SMA N 2 Kabanjahe Basatria Sinulingga memberi penjelasan dalam RDP diruang rapat dewan

“Jadi berkaitan dengan usulan anggota dewan terdahulu yaitu penambahan ruang belajar untuk menampung siswa yang gagal masuk sekolah favorit sebagai satu solusi, saya setuju, dan kami DPRD Kab Karo siap mengawal usulan itu sampai ke provinsi, demi pendidikan di Kabpaten Karo,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala SMA Negeri 1 Kabanjahe Edyanto Bangun dan Kepala SMA Negeri 2 Kabanjahe Bastaria Sinulingga, menjelasakan proses dan prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

Selanjutnya Bastaria Sinulingga menerangkan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (Permendikbud), tidak dibenarkan lagi penambahan ruang kelas belajar untuk menampung penambahan siswa, mungkin dulu hal itu dibenarkan tetapi sekarang tidak diperbolehkan lagi” ucap Bastaria sambari membalik-balikan lembaran Permendikbud yang dipegangnya.

Menyahuti penjelasan Bastaria Sinulingga, anggota Komisi C Jun Bangun mengatakan masalah seperti yang kita alami sekarang ini akan kita hadapi lagi dimasa-masa yang akan mendatang jikalau kalau masalah ini tidak ada jalan keluarnya. Karena itu Dinas terkait harus membuat satu kebijakan untuk menyelesaikan keluhan orang tua dan calon siswa.

“Untuk itu, saya meminta kepada UPT Diknas Provsu supaya segera mengusulkan pembangunan SMA Negeri di kecamatan-kecamatan yang belum ada SMA nya, dengan mempedomani tinggi angka kelulusan siswanya. Khusunya di Berastagi, yang jumlah kelulusan siswanya cukup tinggi perlu penambahan SMA Negeri satu lagi. Jadi di Berastagi tidak cukup kalau SMA negeri hanya satu, harus ditambah menjadi dua SMA, itu harapan saya,” tandasnya.

Pantauan orbitdigitaldaily.com Rabu (1/7/2020), saat berlangsungnya RDP di ruang rapat dewan, ratusan calon siswa dan orangtua bergerombol didekat tangga gedung dewan menunggu hasil rapat dengar pendapat antar DPRD Kabupaten Karo dengan pihak terkait di ruang rapat dewan.

Disela-sela menunggu hasil RDP, dengan menggunakan pengeras suara para siswa dan orang tua secara bergantian meneriakan keluhan dan kekesalannya atas penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, berbagai tudingan dilontarkan kepada pihak SMA negeri 1 dan SMA negeri 2 Kabanjahe.

Reporter : Daniel Manik