TEBING TINGGI | Gelombang dukungan terhadap Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, terus menguat. Pimpinan Pusat Jaringan Intelektual Anti Korupsi Provinsi Sumatera Utara bersama DPD MPR Kota Tebing Tinggi secara tegas menyatakan sikap menolak politisasi jabatan di lingkungan birokrasi di pemko tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Kamis (21/5/2026). Massa aksi membawa semangat menjaga independensi birokrasi dan menolak segala bentuk intervensi politik terhadap jabatan karier ASN.
Dalam aksi itu, perwakilan organisasi menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai bentuk komitmen moral menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami memandang Bapak Erwin Suheri Damanik sebagai ASN yang memiliki dedikasi, integritas, dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi,” tegas Ahmad Fahrezi saat membacakan pernyataan sikap di hadapan peserta aksi.
Mereka menilai jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis yang harus dijaga dari kepentingan politik praktis. Karena itu, pengisian maupun evaluasi jabatan harus mengedepankan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja.
“Jabatan Sekda tidak boleh dijadikan alat kompromi politik ataupun tekanan kelompok tertentu. Birokrasi harus tetap netral dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar salah satu orator aksi.
Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut juga menolak keras segala bentuk mutasi, pencopotan, maupun pergantian Sekda yang tidak berlandaskan evaluasi objektif dan ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka menegaskan bahwa praktik politisasi jabatan hanya akan memperlemah tata kelola pemerintahan, menciptakan ketidakstabilan birokrasi, dan menghambat pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar tetap konsisten menjalankan sistem merit sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
“Birokrasi harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan karena kedekatan politik. Biarkan ASN bekerja sesuai aturan dan pengabdian kepada masyarakat,” lanjut pernyataan tersebut.
Aksi solidaritas itu berlangsung tertib, damai, dan konstitusional dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap individu semata, melainkan bentuk kepedulian masyarakat sipil dalam menjaga marwah birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari intervensi politik.
“Kami berharap Wali Kota, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi mampu mendengar aspirasi masyarakat sipil. Jangan rusak netralitas birokrasi demi kepentingan sesaat. Pertahankan ASN yang bekerja untuk rakyat,” tutup pernyataan sikap tersebut.
(FDS)
