” Di sektor pendidikan Kota Langsa juga banyak prestasi, baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional. Terakhir, pada awal September 2021 ada dua sekolah kita yaitu SDN 1 Paya Bujok Tunong dan SMPN 3 Langsa meraih medali emas dalam even FLS2N. Ini hanya prestasi terakhir yang kita sampaikan, namun banyak prestasi lainnya yang sudah diukir insan pendidikan Kota Langsa dan telah kita ketahui bersama” tambahnya.
Walikota berharap di masa datang Kota Langsa juga akan menjadi kiblat pendidikan di Aceh. “Alhamdulillah program satu gampong satu dayah/pesantren hampir terpenuhi” ucapnya.
Beberapa gampong bahkan dalam satu gampong lebih dari satu dayah/pesantren. Kajian-kajian di masjid baik malam hari maupun bakda subuh sekarang sudah menjamur dengan beragam tema dan hampir berlangsung setiap hari. Bahkan kajian-kajian keagamaan di cafe dan restaurant yang diikuti kaum milenial dan kelas menengah saat ini juga sudah menjadi gaya hidup baru. Ini semua mudah-mudahan menjadi tanda-tanda awal kebangkitan Islam dari Kota Langsa.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi Pemko Langsa saat ini adalah pengangguran terdidik yang persentasenya cukup tinggi. Ini menjadi PR bersama lembaga pendidikan, swasta, dan pemerintah. Dengan konsep merdeka belajar diharapkan siswa/mahasiswa bisa mempersiapkan dirinya untuk siap bekerja atau menciptakan pekerjaan. Kita punya SMK dan Perguruan Tinggi yang mempunyai jurusan ekonomi dan bisnis, tetapi pasar yang telah kita bangun, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan pelabuhan Kuala Langsa yang infrastrukturnya cukup bagus belum mampu kita optimalkan.
” Kami berharap ada pemikiran yang inovatif dan kreatif serta langkah-langkah yang konkret dari insan pendidikan di Kota Langsa untuk membantu mencari solusi optimalisasi potensi ekonomi tersebut”
Lebih lanjut, Usman mengatakan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita juga pantas bersyukur bahwa Kota Langsa termasuk Kota Layak Anak Tingkat Pratama. Namun akhir-akhir ini banyak juga informasi yang membuat kita miris dengan viralnya kasus “mobil bergoyang”, prostitusi online, gengrep, rudapaksa anak di bawah umur, dan eksploitasi ekonomi anak dan perempuan yang dijadikan pengemis, serta fenomena anak punk yang juga menjadi sorotan publik. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk menciptakan kehidupan yang tidak hanya berkemajuan tetapi juga berkeadaban. Kerjasama lintas sektor untuk melindungi perempuan, anak-anak dan kaum difabel sangat diperlukan.
” Alhamdulillah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang awalnya lembaga non pemerintah saat ini sudah menjadi UPTD PPA. Dengan perubahan itu memungkinkan alokasi SDM dan keuangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan perubahan itu juga pada tahun 2022 akan ada DAK Non Fisik untuk penanganan kasus perempuan dan anak” jelasnya .
