Masih kata Muller, adanya tumpang tindih ijin lahan di kawasan hutan membuat pengelolaan kawasan hutan di Padang lawas semakin sengkarut.
Saat RDP, sempat terdapat silang pendapat antara Ketua Komisi B Dhody Thahir dengan wakil Komisi B Ziera Salim Ritonga yang menghendaki agar dalam RDP tersebut lahan yang berstatus APL dapat disampaikan dalam dalam bentuk data ataupun peta luasan lahan yang masuk dalam APL sehingga lahan yang dikuasai oleh masyarakat dapat diidentifikasi.
Sementara itu, rekomendasi dari mediasi yang dilakukan bersama, DPRDSU akan memberikan rekomendasi pada rapat paripurna yang akan digelar senin depan.
Reporter : Bocis
