Mahasiswa Demo Soal Anggaran Pilkada, DPRK Abdya : Evaluasi Panwaslih

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto bersama Pj Bupati Darmansah, saat menanggapi tuntutan para pendemo dari HMI usai Rapat paripurna diikuti anggota DPRK, Kapolres, Kejari, Dandim 0110, Sekda, Para Asisten, Kepala BKK dan lainnya, Rabu (3/7/2024)

ABDYA | Pascaanggaran pemilihan kepala daerah serentak belum teratasi sesuai permohonan, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) berunjukrasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Rabu (3/7/2024).

Pantauan awak media, rombongan aksi berkumpul di lapangan bola persada sekira pukul 9.30 WIB, bergerak dengan 1 unit mobil Pick-up yang membawa sound system, sedangkan peserta aksi lainnya mengunakan kendaraan roda dua. Orasi dilakukan sesuai rute yaitu dipusat kota simpang Ceurana dan ke kantor DPRK diiringi langsung oleh personil polisi dan mobil Patwal Satlantas Polres Abdya

Setiba di lokasi aksi tersebut sempat terhenti selama satu jam, setelah salah seorang anggota DPRK Zulkarnain politisi PKB meluangkan waktu saat agenda Rapat Paripurna berlangsung menyambut peserta aksi dan menawarkan minum dan makan siang.

Ketua Umum HMI Cabang Blang Pidie Afan Fajer mengatakan, pihaknya meminta pemerintah Aceh Barat Daya segera menyelesaikan permasalahan dengan Panwaslih, baik itu terkait Anggaran atau pun permasalahan yang lain.

“Kami meminta pemerintah segera selesaikan permasalahan terkait Anggaran Panwaslih, masalah ini sudah kisruh apa lagi banyak kejahatan politik yang terjadi akibat Panwaslih belum bisa bekerja karena terkendala anggaran,” ucap ketum HMI Afan.

Evaluasi Panwaslih

Menanggapi tuntutan para pendemo, Ketua DPRK Abdya Nurdianto meminta Bawaslu RI untuk mengevaluasi Panwaslih kabupaten setempat, jika tidak menerima anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dihibahkan pemerintah.

“Kalau hari ini Panwaslih Abdya tetap bersikukuh dengan tidak menerima anggaran Rp4,5 miliar, kami juga akan menyurati Banwaslu Pusat bahwasanya Panwaslih Kabupaten Abdya perlu dievaluasi,” ucap tegasnya.

Selanjutnya, Politisi Demokrat Abdya itu juga mengatakan, dalam hal ini DPRK tidak bermain-main apalagi dengan anggaran Pilkada karena semua bisa dipertanggungjawabkan.

Sambungnya lagi, dana yang diberikan bahkan sudah sesuai dengan kemampuan daerah sebesar Rp4,5 miliar.

Lebih lanjut, DPRK Serahkan Sepuluh Nama Calon Panwaslih Abdya ke Bawaslu. “Dalam Permendagri atau PMK juga dicantumkan dana Pilkada dianggarkan sesuai dengan kemampuan daerah Rp4,5 miliar, mungkin itu yang bisa kita penuhi, jangan terkesan besar patai bu ngon patai sambal,” paparnya.

Selain itu, sembari juga menjelaskan, pemerintah di tahun 2017 lalu menganggarkan Rp3,6 miliar untuk Pilkada, tetapi Panwaslih pada saat itu hanya mampu menghabiskan Rp 2,9 miliar.

“Dalam perjalanan Panwaslih waktu itu hanya mampu menghabiskan uang Rp2,9 miliar, sehingga 700 juta itu dikembalikan lagi ke kas daerah sehingga terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” imbuhnya

memberikan contoh. Nurdianto bahkan meminta adik adik mahasiswa untuk mempertanyakan rincian penggunaan anggaran hingga Rp4,5 miliar ke Panwaslih Abdya.

“Jadi bukan pemerintah dan DPRK Abdya tidak memberikan anggaran (uang) Rp4,5 miliar saja, hari ini kami minta dibahas belum bersedia Panwaslih untuk membahasnya,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Pj Bupati Abdya, H Darmansah mengaku sangat serius menjalankan proses Pilkada Abdya. “Sebelum Panwaslih lahir kita sudah menganggarkan anggaran untuk Pilkada Abdya, tentu itu bentuk keseriusan kita, dan hanya empat kabupaten termasuk kita,” sebutnya

Darman juga menyebutkan, pemerintah telah menganggarkan Rp1,5 miliar sebelum komisioner Panwaslih Abdya dilantik. Namun, dalam perjalanan setelah Panwaslih dilantik justru mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.

“Kita sudah menganggarkan Rp4,5 miliar, tetapi Panwaslih menuntut Rp 6-7 miliar,” sebutnya.

PJ Bupati menyarankan bahwa anggaran yang telah diberikan untuk Panwaslih Abdya seharusnya disesuaikan antara kebutuhan dan keinginan. Bagaimana bisa kita duduk bersama untuk menyesuaikan anggaran yang telah ada, demikian tutupnya.

Reporter : Nazli